DEMOKRASI.CO.ID - Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menegaskan, apabila setelah pertemuan dengan MUI dengan DPR tidak menemukan hasil terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), maka MUI akan menunjuk panglima untuk melakukan masirah kubra (aksi besar-besaran). Hal ini ditempuh apabila upaya persuasif sudah tidak dapat lagi dilakukan.
“Kami gunakan masirah kubra yang memiliki arti dalam yaitu berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan Ridha Allah. Jangan sampai ketika malam hari orang sedang tidur, pembahasan itu disahkan, naudzubillah min dzalik, kami akan rapat dan di dalam rapat itu harus ada orang yang kuat untuk melakukan masirah kubra, kalau dulu ada 212, kita skalanya nasional dari semua provinsi,” kata kiai Muhyiddin dalam webinar, Sabtu (20/6).
“Kalau menghadapi penista agama kita bisa menghadirkan massa yang banyak, ini akan kita hadirkan jumlah massa besar dari seluruh provinsi. Isy kariman au mut syahidan (hidup mulia atau mati syahid), slogan ini yang akan kita pakai dari hati,” imbuhnya.
Kiai Muhyiddin meminta Ormas yang siap untuk melakukan upaya konkrit jika RUU HIP benar-benar disahkan pembahasannya. Ini demi kebaikan bangsa Indonesia dan generasi mendatang.
“Kalau kita ingin nahyi munkar, ulama-ulama yang melakukan nahyi munkar harus siap dikucilkan. Karena itu, ada tiga hal yang dilakukan oleh kuffar, pertama membuat anda tidak bisa bergerak atau memenjarakan, kedua membunuh, baik membunuh sumber pendapatan dan ketiga akan dikeluarkan dengan berbagai cara,” ujarnya.
MUI menilai pembahasan itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Lebih baik waktu yang ada digunakan untuk hal-hal yang strategis.
Dalam menyampaikan maklumat agar sampai ke masyarakat, MUI meminta semua media mensosialisasikan maklumat ini. “Beban kami juga sangat berat, karena banyak pihak yang menitipkan amanah kepada kami, sementara kami bukan apa-apa, hanya khadimul ummah (pelayan umat),” katanya.
MUI juga melakukan koordinasi dengan seluruh Ormas se-Indonesia. Hari ini, tutur dia, hampir 200 Ormas memberikan dukungan terkait pemberhentian pembahasan RUU HIP.
“Kami berharap ke depan ada video-video yang diunggah, seperti Kota Bogor sudah mengunggah video penolakan RUU HIP,” ucapnya.
Sementara, dalam proses legislasi di DPR, MUI mengadakan berbagai lobi dengan DPR. Termasuk dengan wakil presiden KH Ma’ruf Amin.
“Kami tidak minta ke Wapres agar pembahasannya ditunda, tapi dihentikan. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan terus mengalir dan selanjutnya kami akan bertemu dengan pemerintah dalam hal ini presiden,” ujarnya.
Kiai Muhyiddin juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang bilang tidak tahu apa-apa. Bagi dia, tidak pantas orang nomor satu di Indonesia menjawab tidak tahu apa-apa ketika ditanya sesuatu yang berkembang apalagi menjadi polemik.
“Kita semua sudah bazyak makan asam garam, kalau ada seorang pemimpin nasional menjawab tidak tahu apa-apa, itu adalah sebuah kejanggalan,” katanya. []
