DEMOKRASI.CO.ID - Alasan pihak PLN atas bengkaknya tagihan listrik yang dirasakan sejumlah masyarakat mengacu pada hitungan subsidi tiga bulan terkakhir dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, bengkaknya tagihan listrik masyarakat ada yang mencapai ratusan persen diatas rata-rata tagihan.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eddy Soeparno saat mengisi diskusi bertajuk "Polemik Tagihan Listrik Naik: Bagaimana Nasib Rakyat" yang diselenggarakan oleh DPP PAN, Jumat (19/6).
"Logika yang digunakan bahwa rata-rata 3 bulan pemakaiannya ke belakang untuk menghitung tagihan listriknya ke depan, itu rasanya tidak masuk dalam hal ini tidak nyambung," ujar Eddy Soeparno.
"Keluhannya itu ditempat, di kantor yang tidak digunakan karena memang mereka sudah bekerja dari rumah (WFH) mendadak tagihannya naik 250 persen. Ada Masjid yang karena PSBB juga tidak digunakan untuk kegiatan ibadah naik 800 persen," sambungnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, pihaknya juga sudah mengakomodir keluhan dari masyarakat dan menyampaikan langsung ke Direksi PLN saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Namun sayangnya, Komisi VII DPR RI tidak mendapatkan jawaban pasti dari pihak PLN terkait masalah tersebut.
"Oleh karena itu, kami tidak heran bahwa RDP itu berjalan cukup panjang nyaris 7 jam dan pada akhirnya pun, kami masih belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan," sesal Eddy Soeparno.
"Sehingga akan kami bahas nanti selanjutnya di dalam Panja Kelistrikan," imbuhnya menegaskan.
Selain Eddy Soeparno, turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring tersebut antara lain; Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI Tulus Abadi, Pengamat Energi dari UGM Fahmy Radhi. (Rmol)
