DEMOKRASI.CO.ID - Ketegasan Presiden Joko Widodo menolak sistem ekonomi global dalam forum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta tahun 2015 lalu selalu diingat dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata.
Saat itu, Jokowi menyebut bahwa negara lain tidak akan bisa mengatur Indonesia untuk dapat memaksakan sistem global.
“Saya sangat senang sekali, membaca pernyataan Pak Jokowi supaya negara internasional tidak memaksakan. Seolah-olah dia mau mengatur sistem global. Itu yang harus diperjuangkan!” tegas Djamester saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/6).
Ingatan tersebut muncul, saat Djamester menyinggung adanya kekuatan global yang mengatur sistem moneter. Djamester meminta agar Indonesia mengubah sistem moneter dan juga perbankan jika ingin bangkit dari keterpurukan.
“Kalau tidak mau mengubah sistem moneternya begitu, dan itu rakyat sekarang kerja pun tidak, mana bisa bayar pajak,” imbuhnya.
Dia lantas bercerita mengenai masalah elit di Amerika Serikat bernama Warren Bach yang membayar lebih rendah dibandingkan sekretarisnya sendiri. Hal itu dikarenakan, adanya pengecualian dalam formulir pajak no.1770 lampiran 3. Pengecualian itu memberikan pajak dengan nilai kecil untuk real estate.
“Nah sekarang lihat secara global ya. Itu namanya kekayaan finansial itu 900 triliun dolar AS, PDB dunia aja cuma 90 triliun dolar. Jadi itu terbentuk di mana? Itu terbentuk sistem moneter dan sistem perbankan sekarang enggak ada logikanya,” katanya.
“Ekonom seharusnya tahu itu. Dari mana bisa terjadi kekayaan finansial sampai 900 triliun dolar AS itu,” imbuhnya.
Dalam Bains Report, kata Djamester, disebutkan bahwa dunia ini berlimpah uang, namun hal itu diragukannya lantaran ada sistem moneter lama yang merusak tatanan ekonomi suatu bangsa.
Uang itu di dunia berlimpah, berlimpah di mana? Hanya di sekelompok kecil dan itu terjadi di dalam sistem moneter sekarang, itu yang harus diubah. Jadi orang Indonesia harus berdebat melawan ini bukan berantem di dalam,” tandasnya. (Rmol)
