DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah mengaku akan tekor hingga 10 tahun lantaran defisit APBN 2020 melebar 6,34 persen dari PDB akibat hantaman keras pandemik Covid-19, yang melumpuhkan seluruh sektor perekonomian nasional.
Untuk menambal defisit anggaran negara tersebut, pemerintah memutuskan untuk meminjam uang dari sejumlah negara, termasuk IMF dan juga World Bank.
Dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata mengatakan bahwa seharusnya Indonesia mengubah sistem moneter di dalam negeri untuk menyelamatkan perekonomian bangsa.
Usulnya ini sesuai dengan perkembangan ekonomi, di mana dunia internasional sudah meminta mengubah sistem moneter.
“Misalnya bahwa tahun 1930 sesudah depresi besar di dunia terutama di Amerika, sekelompok di sana mengusulkan sistem perbankan diubah. Yang mengatakan full reserve banking, artinya bank itu hanya sebagai perantara,” ujar Djamester kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).
Dia menerangkan, saat ini perbankan melakukan kebohongan kepada publik, dengan meminjamkan uang namun tidak ada nilainya.
“Sekarang itu, bank itu disebutkan sebagai lembaga perantara itu bohong. Itu mencetak uang, saat orang diberi kredit, pada saat yang sama itu ditulis itu deposito, jadi enggak ada uangnya itu ketika orang datang ke bank itu,” paparnya.
Sistem moneter seperti ini yang kemudian menjadi perdebatan besar seluruh negara-negara besar lantaran merugikan rakyat.
“Jadi gini sekarang gerakan yang ada di dunia itu adalah untuk mengembalikan hak yang disebutkan seigniorage dari mencetak uang itu adalah hak rakyat bukan hak bank komersil,” katanya.
Dia juga menambahkan adanya revolusi industri 4.0 menjadi ancaman Indonesia lantaran akan terjadi gelombang PHK besar-besaran yang sulit untuk dikendalikan.
“Nah ini dua-dua ini berimpit dengan Covid-19, yang bisa membantu ini adalah reformasi sistem moneter global, termasuk di Indonesia,” tandasnya.(rmol)
