DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden SBY, Dipo Alam mengomentari kenaikan anggaran untuk Sekretariat Kabinet era Presiden Joko Widodo yang jumlahnya sekitar tiga kali lipat.
Dia mengkritisi kenaikan anggaran untuk Setkab itu dengan membandingkan saat ia menjabat yang ditolaknya untuk dinaikkan.
Tidak hanya itu, Dipo Alam juga turut mengkritik adanya pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang ramai ditolak oleh berbagai elemen masyarakat.
Dipo Alam lantas membandingkan skala prioritas penanganan Covid-19 dengan kenaikan anggaran Setkab tersebut.
Dulu bila ditawari Komisi II @DPR_RI kenaikan anggaran @setkabgoid selalu saya tolak. Kini karena ketumpangan anggaran BPIP "Yang Maha Penting"? (urus "RUUHIP" yang genting?) Jadi melonjak 3 kali...boleh sumbang yang kena PHK/Covid19?," ujar Dipo Alam dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Rabu (24/6).
Sekadar informasi, tautan media online berjudul "Anggaran Setkab Melonjak 3 Kali Lipat Demi Rp 914 M untuk BPIP" yang dikomentari Dipo Alam dalam akun Twitter pribadinya itu tertulis berita pada Rabu 6 Juni 2018. (Rmol)
