DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, pemerintah ingin agar bantuan untuk warga terdampak pandemi virus Corona Covid-19 langsung tersalurkan meski data yang dimiliki belum seutuhnya akurat.
Muhadjir menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat meminta agar bantuan bisa disalurkan tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu di tingkat kabupaten atau kota. Pegangan yang dimiliki pemerintah hanya berdasarkan hasil musyawarah desa yang sepakat dengan daftar penerima bantuan.
Hal tersebut dilakukan lantaran data penerima bantuan yang terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) masih disebut berantakan. Belum lagi ada penerima bantuan baru akibat terdampak Covid-19.
"Kita percaya RT/RW bahkan yang terakhir presiden minta enggak perlu ada verifikasi di tingkat kabupaten/kota. Langsung pokoknya kepala desa dengan musyawarah desa sepakat bahwa itu harus dibantu yaitu yang dibantu," kata Muhadjir dalam diskusi yang dilakukan secara virtual, Selasa (9/6/2020).
Semrawutnya data penerima bantuan membuat pemerintah harus memilih dua pilihan antara menunggu data rapi terlebih dahulu atau menunggu ada masyarakat yang mati kelaparan.
Pemerintah pun memilih untuk memberikan bantuan terlebih dahulu meskipun ada risiko besar yang mesti ditelan yakni penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Maka kalau sekarang ini ada isu data tidak akurat salah sasaran itu saya sangat maklum memang ketepatan sasaran pilihan kedua, pertama harus sampai dulu, terdeliver dulu bantuan-bantuan sosial ini," ujarnya.
Meski begitu, Muhadjir mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah sudah mulai merapikan data penerima bantuan. Dirinya menyebut pemerintah memiliki skema untuk pembenahan data-data sehingga meminimalisir penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. []
