DEMOKRASI.CO.ID - Ustaz Haikal Hassan mengunggah layar tangkap dirinya diblokir oleh juru bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Ustaz Haikal mengatakan jika dirinya ingin mengingatkan Presiden dalam kejadian atau isu yang terjadi di Indonesia.
Namun, jubir dan Menko Polhukam justru memblokir akun @haikal_hassan di Twitter. Padahal menurut Haikal Hassan dirinya tidak pernah bersitegang dengan keduanya.
"Mau mengingatkan presiden lewat fajrul diblok. Lewat mahfud diblok. Perasaan gak pernah ribut sama mereka. Ya sudah lah... adios," tulis @haikal_hassan.
Sikap yang dilakukan membuat orang beranggapan jika keduanya anti terhadap kritik.
Haikal Hassan belakangan ini mengomentari terkait RUU HIP. Ia berpendapat jika itu dapat melemahkan Pancasila.
"Kami Tidak mau ada RUU-HIP karena melemahkan Pancasila itu sendiri. Bukan sekedar dimasukin, tapi kita tidak mau. Tolong dibatalkan saja, tidak perlu, tidak urgent, itu yang kita kepengen. Pancasila itu tolong dibuka lagi UUD yang alenia ke 4. Untuk menyusun, membentuk suatu negara RI dengan didasarkan kepada...." kata Haikal.
"Jadi pancasila tuh tertinggi dinegara kita. Jangan dipake lagi UU HIP. Jangan... itu melemahkan pancasila, mendegradasi Pancasila apalagi haya sekedar masukan... ketuhanan yang berkebudayaan, apa ini kita gak kenal. Diperas jadi trisila, ekasila, menjadi gotong-royong. Gak, gak ada yang kita kenal. Kita mau utuh,"sambungnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memanggil sejumlah purnawirawan TNI untuk berdialog mengenai ideologi negara, termasuk membahas RUU HIP.
Mahfud mengatakan bahwa RUU HIP merupakan inisiatif DPR dan saat ini Pemerintah sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap draf tersebut.
Menurut Mahfud, Pemerintah bersikap bahwa Pancasila akan tetap menjadi ideologi negara.
"Sikap Pemerintah sama dengan bapak-bapak (purnawirawan TNI) sekalian bahwa Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komnunisme, marxisme, leninisme, dan paham-paham radikal," kata Mahfud.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai draf Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bermuatan sekuler dan ateistis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Saya lihat kawan-kawan dari MUI provinsi sangat risau sekali tentang RUU HIP ini. Setelah saya baca RUU ini, tampak oleh kita sangat sekuler dan sangat berbau ateistis," kata Abbas dalam acara halalbihalal virtual MUI dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Jumat (12/6/2020) malam.
Dalam sejarah Islam, kata Abbas, memang disebutkan adanya sistem kepemimpinan khilafah, kesultanan, dan kerajaan. Namun, mengutip Wapres Ma'ruf, Abbas mengatakan bahwa konsep-konsep kepemimpinan tersebut secara otomatis tertolak masuk ke Indonesia karena sudah ada kesepakatan Pancaslia dari para pendiri bangsa.
"Saya ingat kata Kiai Ma'ruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan, kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Akan tetapi, karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya, kita harus konsekuen dengan itu," katanya.
Ia menegaskan bahwa konten draf RUU HIP tersebut justru tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tetap dibahas hingga disahkan, itu akan menyebabkan kehancuran bagi bangsa Indonesia.[]
