DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hasil belanja antara pusat dan daerah kerap tidak sinkron.
Hasil evaluasi kita selama ini belanja pusat dan daerah sering tidak sinkron jadi koordinasi pusat dan daerah,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).
Sri Mulyani mengakui terdapat beberapa program belanja antara pemerintah pusat dan daerah yakni dalam pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) dan juga proyek infrastruktur.
“Misalnya DAK fisik mengenai jalan, antara prioritas jalan nasional provinsi, kabupaten atau kota perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” katanya.
Menkeu dua periode ini menambahkan, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut sering berbeda. Akibatnya, ketika pemerintah hendak melakukan konsolidasi untuk program pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan sering dilakukan berulang kali.
“Sering perlu dilakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program DIPA-nya yaitu penganggarannya,” imbuhnya.
Selain itu, rumusan nomenklatur program dan output/outcome dari program yang dilayangkan daerah sering disebutkan secara normatif.
“Jadi kalau kemarin Pak Dolvi mengatakan bagaimana kita bisa supaya nilai tukar petani di atas 100. Namun, kalau kita lihat program-program terkait isinya itu, deskripsinya normatif seperti bagaimana mensejahterahkan petani dll, yang tidak terukur sehingga sulit untuk menghubungkan output outcome dengan penganggarannya,” bebernya.
Terakhir, informasi kinerja pembangunnan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami publik,” tandasnya.(rmol)
