Dia menjelaskan, masyarakat di era SBY menikmati kebebasan berekspresi tanpa ada tekanan psikis sosiologis hingga tekanan kelembagaan secara formal dan informal oleh pemerintah. Kala itu, pemerintah tidak menekan dan membuka ruang untuk kritikan masyarakat.
Didik menilai kehidupan kebebasan dan demokrasi akhir-akhir terganggu. Bahkan, sudah sampai pada tahap perpecahan antaranak bangsa.
“Ada yang berbicara bahwa saya pancasila mungkin yang lain bukan, ada yang berbicara saya bhineka tunggal ia yang lain bukan. Ini sungguh-sungguh menakutkan. Kalau kami melihat ini bukan persoalan perbedaan yang tajam tapi Bukan perpecahan yang ada. Maka pemerintah tidak boleh menjustifikasi ini adalah perpecahan,” kata Didik dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.
Masyarakat merasakan permasalahan tersebut saat mencari keadilan. Pemerintah seharusnya membuka mata bahwa ada kelompok masyarakat yang tak mendapat perlakuan baik oleh penegak hukum saat mencari keadilan, sementara kelompok tertrntu mendapat privillese.
Didik menilai implementasi kebebasan tergantung political will pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengamanatkan konstitusi dan UUD.
“Apabila pemerintah baik di pusat dan daerah beserta aparaturnya menempatkan pada porsi, proporsi yang sebetulnya maka kebebasan dapat dikelola dengan baik dan kebebasan akan menghadirkan kemanfaatan yang baik bahkan mampu menjadi kontrol sosial kehidupan sosial di masyarakat,” ucap dia. []
