DEMOKRASI.CO.ID - Ambang batas parlemen yang diusulkan tujuh persen akan memberangus sejumlah partai Islam, yaitu PAN dan PPP.
Hal itu merujuk pada Pemilu 2020 silam, di mana kedua partai tersebut hanya mampu mendapatkan sebanyak 4 dan 6 persen suara.
Begitu kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi daring yang digelar pada Minggu (14/6).
Menurutnya, adanya ambang batas parlemen yang tinggi akan membatasi gerak partai politik untuk bisa ke Senayan.
“Ambang batas parlemen membatasi gerak parpol untuk menghadirkan koalisi alternatif dan pemimpin baru yang potensial. jumlah capres semakin sedikit,” ujar Herzaky dalam acara diskusi daring, Minggu (14/6).
Herzaky juga menyoroti perihal adanya ambang batas presiden atau presidential threshold dipertahankan di angka 25 persen. Menurutnya, hal itu tidak menutup kemungkinan adanya polarisasi dan mengancam stabilitas negara.
“Mereka lupa Indonesia ini sangat beragam. Jangan lagi di 2024 capres hanya dua. Bahayanya, mendorong polarisasi, Amerika yang sudah sangat matang itu bisa membahayakan, mengancam kestabilan, sedangkan kalau kita Indonesi beragam, ngga bisa kalau A atau B,” jelasnya.
Herzaky menambahkan dengan adanya ambang batas presiden yang tinggi, maka tidak akan ada regenerasi pemimpin. Terlebih survei masih memunculkan nama lama seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai yang tertinggi.
“Ya sah-sah saja, karena itu hak konstitusional. Tapi parpol-parpol besar cenderung mendominasi sedangkan dalam demokrasi, mekanisme kompetisi yang egaliter harus diutamakan yanglain hanya ikut saja jadi subordinat,” tutupnya. (Rmol)
