DEMOKRASI.CO.ID - Sengketa wilayah antara China dengan sejumlah negara masih terus berlangsung.
Kini, China berhadapan dengan negara tetangganya Jepang terkait sengketa wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu.
Melansir South China Morning Post, pemerintah Jepang telah mengajukan protes keras secara diplomatik kepada Beijing setelah empat kapal pemerintah China dipantau tengah berada di perairan dekat Kepulauan Senkaku / Diaoyu yang disengketakan pada hari Rabu.
Kapal penjaga pantai Tiongkok telah beroperasi selama 65 hari berturut-turut di dalam atau di dekat perairan teritorial di sekitar pulau-pulau tak berpenghuni yang diklaim Jepang sebagai wilayah kedaulatannya dan dikenal sebagai Senkakus.
China dan Taiwan juga mengklaim pulau-pulau itu.
Ini adalah periode terpanjang sejak September 2012, ketika Beijing dan Tokyo berselisih soal kedaulatan setelah pemerintah Jepang membeli beberapa pulau dari keluarga Jepang yang memilikinya.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menolak berkomentar tentang apa yang mungkin dilakukan kapal-kapal Tiongkok di perairan sekitar kepulauan itu.
“Kepulauan Senkaku berada di bawah kendali kami dan tidak diragukan lagi wilayah kami, secara historis dan di bawah hukum internasional. Kami percaya sangat serius untuk melanjutkan kegiatan ini,” katanya dalam konferensi pers.
"Kami akan merespons dengan tegas dan tenang ke pihak Tiongkok."
Komentar Suga datang lima minggu setelah kapal penjaga pantai Jepang melakukan intervensi untuk menghentikan sekelompok kapal penjaga pantai China mengejar kapal penangkap ikan Jepang yang beroperasi di perairan teritorial di sekitar Uotsuri, salah satu pulau di kepulauan tersebut.
Kapal-kapal China meninggalkan daerah itu setelah menerima peringatan melalui radio.
"Beijing terus-menerus berusaha menyelidiki dan menemukan peluang untuk mengeksploitasi kelemahan Jepang di sekitar pulau-pulau itu sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya," kata Stephen Nagy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Kristen Internasional Tokyo kepada South China Morning Post.
Tujuannya, katanya, adalah untuk memasuki perairan yang disengketakan untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa klaim Jepang lemah karena tidak dapat melakukan kontrol administratif atas wilayah tersebut.
Strategi inilah yang disebut dengan "lawfare".
Yoichi Shimada, seorang profesor hubungan internasional di Fukui Prefectural University, setuju bahwa China memiliki ambisi jangka panjang atas Kepulauan Diaoyu dan wilayah lain.
"Dengan Senkakus, Beijing telah melakukan pertempuran 100 tahun yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pulau-pulau itu dikelola oleh China dan saya akan mengatakan bahwa setiap politisi Jepang yang mengatakan sekarang bahwa mereka dapat menghentikan ambisi mimpi mereka," katanya.
"Satu-satunya cara Jepang menghentikan langkah China terhadap pulau-pulau itu adalah dengan mengkonsolidasikan hubungan keamanan Jepang dengan AS," katanya.
"Militer AS adalah satu-satunya kekuatan yang ditakuti Tiongkok."
Masalahnya, Shimada mengakui, adalah bahwa Presiden AS Donald Trump telah menunjukkan dirinya enggan untuk membantu negara-negara lain, bahkan sekutu Amerika.(*)
