DEMOKRASI.CO.ID - Rezim penguasa saat ini tengah bertarung dengan dirinya sendiri untuk meloloskan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Seolah saling lempar bola, rezim penguasa di parlemen yang dimotori oleh PDIP bersikukuh RUU HIP dibahas sampai selesai.
Sementara rezim penguasa di pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo mengatakan tidak, alias menunda pembahasan RUU HIP ini dengan tidak mengeluarkan supres.
Gejolak sosial pun muncul Rabu (24/6) kemarin. Di mana, sejumlah ormas menggeruduk Gedung MPR-DPR di Senayan, Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, sejumlah pihak pun telah menyampaikan pandangannya terkait RUU HIP ini, termasuk salah satunya disampaikan Direktur Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf.
Dia menilai, rezim penguasa dari semenjak orde baru hingga sekarang ini tidak yang berubah dalam hal mengelola isu.
"Cara berpolitik kekuasaan dari Orba hingga (rezim) Jokowi tidak berubah, enggak kreatif. Hanya bisa mainkan isu Komunis, Pancasila & Khilafah (KPK)," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/6).
Bahkan, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini memandang isu-isu yang digelontorkan pemerintah tidak guna manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Enggak mampu angkat isu-isu kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran. Sekalinya isu ekonomi meroket eh nyungsep," ungkapnya.
Karena itu, Gde Siriana berkesimpulan bahwa dinamika politik di Indonesia tak ubahnya barang dagangan, yang hanya berkutat dipersoalan uang.
"Kontestasi politik di Indonesia masih primitif, hanya berkutat di uang-kekuasaan-uang. Seharusnya sistem mengupayakan kontestasi dengan proses integritas-kekuasaan-transformasi, agar memberi benefit pada masyarakat," demikian Gde Siriana Yusuf. (Rmol)
