DEMOKRASI.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI berencana akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Syafrin Liputo untuk membahas rencana aturan ganjil genap (Gage) bagi sepeda motor.
Kita panggil Kadishub, ingin tau alasannya apa. Biar ini bisa dijelaskan ke masyarakat disosialisasikan seandainya memang itu mau diterapkan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/6).
Menurut Aziz, bila ganjil genap diberlakukan untuk sepeda motor maka secara tidak langsung turut berdampak kepada perekonomian.
"Kendaraan roda dua itu kan transportasi untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau ada gage ini kan mungkin secara ekonomi juga berdampak ke mereka (pengendara motor)," ujarnya.
Politisi PKS itu melanjutkan, kendaraan pribadi seperti motor sesungguhnya dapat membantu dalam memutus mata rantai penularan penyebaran virus corona di Jakarta.
Berbeda dengan kendaraan umun yang berpotensi menimbulkan penularan karena kerap terjadi penumpukan dan tak ada jaga jarak. Dengan alasan itu Aziz berharap agar Pemprov DKI dapat mempertimbangkan keputusan pemberlakuan Gage bagi kendaraan roda dua.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan aturan ganjil genap untuk sepeda motor belum pasti diterapkan.
Kebijakan itu (ganjil genap) dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah, karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan," kata Anies, Senin (8/6).(rmol)
