DEMOKRASI.CO.ID - Polda Metro Jaya mengaku belum menerima laporan terkait pembakaran bendara PDIP saat demo tolak RUU HIP di depan gedung DPR, Rabu (24/6) kemarin. Namun, korlap (Koordinator Lapangan) aksi sudah dimintai keterangan.
"Saya sampaikan, belum ada laporan polisinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jumat (26/6).
"Kalau korlap iya (diminta klarifikasi) oleh intel, ini kan intel dimintai keterangan ada apa ini kejadiannya. Tapi kalau temen-temen nanyain sudah diperiksa ya belum, laporan polisi belum ada," ujarnya.
Korlap aksi, kata Argo, dipanggil penyidik pada Kamis (25/6) kemarin.
Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengaku baru mengetahui adanya pembakaran bendera PDIP pada saat aksi yang menuntut 'Cabut dan Batalkan RUU HIP Dari Prolegnas'. Aksi itu dilakukan di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu (24/6) kemarin.
"Saya juga tau dari medsos (ada pembakaran bendera PDIP)," kata Slamet saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).
Dengan adanya pembakaran bendera PDIP tersebut, ia mengaku pihaknya bakal menyelidiki kejadian tersebut. "Kita akan selidiki siapa pelaku pembakaran tersebut," ujarnya.
Diketahui, menyesalkan aksi yang dipandang provokatif tersebut. Adapun, mereka akan mengambil langkah hukum atas ulah tersebut.
"Karena itulah mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (24/6) malam.
Dia menegaskan, PDIP merupakan partai militan, yang mempunyai basis akar rumput yang kuat. Meski demikian, semua kader tak terpancing dengan sikap tersebut.
"Kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," ungkap Hasto.
Dia pun menuturkan, kekuatan partai saat ini difokuskan membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19. Terlebih mendukung pemerintah mengatasi hal tersebut.
"Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3.232 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama," tegas Hasto.
Adapun berkaitan dengan proses pembahasan RUU HIP, sikap partainya sejak dulu tegas bahwa akan terus mendengarkan aspirasi dan terus kedepankan dialog.
"Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," jelas Hasto.
Karenanya, dia pun mengingatkan akan nilai-nilai Pancasila yang dianut sebagai dasar negara Indonesia, untuk saling bersatu.
"Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lainnya.Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkasnya. []
