DEMOKRASI.CO.ID - Kritikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu terhadap Kementerian BUMN dinilai sebagai salah satu strategi lantaran ada kepentingan politik tertentu.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul yang curiga atas kritik yang disampaikan oleh Adian kepada pemerintahan Joko Widodo.
“Saya mencurigai apa yang disampaikan oleh Adian karena memang kepentingan politik yang belum diakomodir," ucap Adib Miftahul saat dihubungi, Minggu (14/6).
Adib menilai, bahwa kritikan dari Adian sangat tidak beretika lantaran Adiab merupakan kader partai yang berada di lingkaran koalisi pemerintah.
"Mungkin nama-nama yang diusulkan untuk duduk di kursi komisaris belum juga didapat," imbuhnya.
Bahkan, Adib pun mengomentari apa yang disampaikan Adian yang membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri pemerintah Malaysia yang disebut Adian hanya Rp 3.500 triliun.
Adib mengatakan bahwa membandingkan utang BUMN dengan utang luar negeri negara lain tidak sebanding.
“Utang luar negeri sebuah negara lazimnya diperbandingkan dengan PDB negara tersebut,” tegasnya.
Bahkan, Adib pun meluruskan bahwa dana talangan yang diberikan pemerintah terhadap BUMN sebesar Rp 152 triliun bukanlah penyertaan modal negara. Melainkan, dana tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan.
Di mana kata Adib, payung hukum dana talangan dari pemerintah kepada BUMN ialah UU 2/2020 dan PP 23/2020.
“Dana Talangan adalah upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara,” pungkas Adib.
Adapun Adian Napitupulu telah membantah tuduhan bahwa kritik yang dialamatkannya kepada Erick Thohir dikarenakan Erick Thohir tidak akomodatif terhadap nama-nama yang diajukannya untuk duduk sebagai komisioner BUMN. Tuduhan itu awalnya disampaikan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.
“Jangan membicarakan rumor. Saya juga banyak mendengar rumor tentang Andre, tapi karena saya tahu fungsi dan tugas anggota DPR, maka saya merasa tidak perlu menyampaikan rumor tentang dirinya (Andre) ke masyarakat umum,” sambung Adian.
Adian dalam sebuah artikel panjang menguraikan sejumlah persoalan di tubuh BUMN, termasuk pengucuran dana talangan sebesar Rp 152 triliun untuk BUMN.
“Lucunya beberapa BUMN yang dapat dana talangan itu adalah BUMN yang sudah go publik, salah satunya Garuda Indonesia sebesar Rp 8,5 triliun. Di Garuda pemerintah punya saham sebesar 60 persen sisanya dimiliki pihak swasta salah satunya 25,6 persen dimiliki Chairul Tanjung,” demikian antara lain kata Adian.(rmol)
