DEMOKRASI.CO.ID - Politikus PDIP Adian Napitupulu disarankan fokus saja bekerja di bidangnya.
Tidak perlu merecoki BUMN, apalagi jika benar dasarnya karena sakit hati sebab orang titipannya tidak lolos duduk di jajaran komisaris perusahaan pelat merah.
Langkah kritik hanya demi menitipkan orang ini justru berdampak buruk pada citra partai.
"Kritik dari politisi sah saja, tapi jika kritikan itu disampaikan ada maunya, sangat disesalkan. Ada udang di balik batu," kata Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, Senin (15/6).
Disebutkannya, Adian Napitupulu belakangan ini kerap mengkritik Kementerian BUMN karena diduga usulan komisaris titipannya tidak lolos.
"Apalagi, jika salah satu motifnya mengkritik karena usulan komisaris yang didorong Adian tak tembus, jelas itu merupakan kritik yang tak tulus," lanjutnya.
Diketahui, Adian melontarkan isu soal kenaikan utang BUMN. Ia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun. Padahal, perbandingan itu tak apple to apple.
"Kritik yang tak konstruktif dan kritik yang akal-akalan. Mungkin Adian juga paham. BUMN itu banyak komisaris dan direksi titipan. Makanya Adian juga usaha untuk titip menitip," ujarnya.
Dijelaskannya, untuk menjaga BUMN harusnya 'budaya' titip menitip politisi itu dihentikan agar BUMN sehat.
Apalagi, Adian duduk di Komisi I yang tidak memiliki rantai kerja secara langsung dengan Kementerian BUMN.
Meski tidak memiliki garis kerja, para politisi kerap saling menitip untuk memasukkan orang di BUMN. Karena itu, pemerintah juga harus mengevaluasi agar BUMN tidak direcoki.
“Banyak pihak yang ingin main di BUMN. Karena uang BUMN itu gurih," bebernya.
Bila ada partai pendukung pemerintah membuka borok-borok pemerintah dan BUMN, itu artinya, patut diduga ada yang belum mendapat jatah.
"Atau banyak yang belum kebagian," cetusnya.
Senada, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, kritik Adian Napitupulu terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir salah alamat.
Adian mengemban tugas sebagai Anggota Komisi I sehingga kritik yang disampaikan Adian tidak sesuai dengan tupoksinya. BUMN sendiri merupakan mitra dari Komisi VI DPR.
“Jadi memang kurang nyambung," ucapnya.
Jerry menilai, beda urusan Adian di legiatif sedangkan Erick eksekutif. Karena itu, dia mengingatkan, kritik jangan sampai berdasar sakit hati lantaran keinginan tak terkabul.
Jika kritik dengan motif sama saja penyalahgunaan kewenangan alias abuse of power.
“Jangan sampai Adian menggunakan alat legislatif dan partai untuk memuaskan keinginan diri sendiri," katanya.
Menurut Jerry, Erick Thohir salah satu menteri yang anti-titipan dan sudah terpilih melalui fit and proper test tersendiri.
Belum lagi, kerja Erick dalam memimpin BUMN kerap melihat cara kerja bawahannya.
Misal, jubir Presiden Fajroel Rahman diganti sebagai Komut di perusahaan plat merah, padahal orang dekat Jokowi.
"Adian fokus bekerja saja. Bila langkah kritik demi menitipkan orang, ini akan berdampak kepada partai. Memperburuk citra partai," lanjutnya.
Jerry juga meminta kepada Megawati Soekarnoputri untuk mengarahkan anak buahnya agar memiliki etika.
Langkah yang ditempuh Adian, kata Jerry tidak pantas. Apalagi memaksa. Dia pun menyarankan agar Adian bermain cantik.
"Misal, dekatilah dengan cara-cara cantik dan elegan. Masukan nama-nama yang berkompeten pasti akan dilirik Erick," tandasnya. []
