DEMOKRASI.CO.ID - Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai penolakan. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun menggeruduk kantor Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa.
Aksi tersebut dilakukan massa HMI pada Jumat (19/6/2020). Mereka meminta bupati menolak kedatangan ratusan TKA asal China di PT VDNI yang terletak di Konawe.
"Meminta kepada Bupati Konawe untuk menolak kedatangan 500 TKA," ujar koordinator aksi mahasiswa, Irfan dalam orasinya di Kantor Bupati Konawe.
Irfan menilai tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 500 TKA di masa pandemi virus Corona (COVID-19) ini. Di sisi lain masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan.
"Mana pemerintah hari ini seolah-olah menutup mata dengan mengizinkan TKA masuk. Kami tidak anti investasi," katanya.
Di tengah berjalannya aksi, massa mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Massa yang tertahan kemudian terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan membuat aksi sempat ricuh.
Upaya mahasiswa untuk menemui Bupati Konawe Saiful juga tidak terpenuhi. Massa berjanji akan kembali menggeruduk kantor bupati jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
Kedatangan 500 TKA ini awalnya ditolak oleh Pemprov dan DPRD Sultra. Suasana kebatinan masyarakat setempat menjadi pertimbangan utama.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut.
"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke Presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh Endang yang juga politisi Partai Demokrat Sultra itu.
Namun sikap Pemprov Sultra berubah. Kini Gubernur Sultra Ali Mazi mengizinkan 500 TKA asal China masuk ke wilayahnya.
"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)," kata Ali Mazi di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa (16/6).(dtk)
