DEMOKRASI.CO.ID - Untuk pertama kalinya Gugus Tugas Covid-19 Sumatera Utara menyatakan jumlah kasus baru positif Covid-19 di Sumut tembus di angka 22 orang dalam kurun 24 jam. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya selama masa pandemik Covid-19 melanda Sumut.
Laporan tersebut kontan mendapat respons dari unsur masyarakat sipil. Salah satunya adalah Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI). YRKI pun mempertanyakan keseriusan Pemprov Sumut dalam menanggulangi wabah Covid-19.
"Patut kita bertanya sudah seberapa jauh usaha Gugus Tugas Covid-19 di Sumut dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini, sebab dukungan dana yang sejak awal disampaikan Pak Gubernur tidak akan main hitung-hitungan untuk menyelamatkan warga Sumut," ucap Ketua YRKI, Amir Hamdani Nasution, melalui keterangannya, Sabtu (9/5).
Amir Nasution khawatir Pemprov Sumut tidak punya roadmap pencegahan Covid-19 secara komprehensif. Sehingga, kebijakan-kebijakan Pemprov dinilai masih berpotensi abai terhadap upaya penyelamatan nyawa masyarakat Sumut.
Apalagi, apabila melihat postur anggaran refocusing tahap I sebesar Rp 502,1 miliar (data akhir April), menimbulkan beberapa pertanyaan. Poin penting menurut ahli dalam melawan Covid-19 ini adalah bagaimana cara memutus mata rantai pencegahan ini.
Namun, jika ditelisik dalam anggaran recofusing tersebut, poin pencegahan hanya sebesar Rp 2,5 miliar. Itu pun berbarengan dengan poin kegiatan sosialisasi dan edukasi.
Sementara ada poin kegiatan yang patut dipertanyakan kembali tentang urgensi anggaran dan kemana salurannya, yakni poin kegiatan dukungan OPD lainnya sebesar Rp 9,75 miliar, serta poin kegiatan untuk Sekretariat Gugus-BPBD dan dukungan OPD terkait sebesar Rp 40 miliar.
Apabila kedua poin kegiatan tersebut pada realitanya nanti hanya menghabiskan anggaran, sungguh kasihan sekali masyarakat Sumut yang sedang dalam kesulitan ternyata tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermartabat, tidak bijak dan tidak berpihak pada rakyat.
Oleh karena itu, YRKI mendorong Pemprov Sumut untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam penanganan Covid-19. Misalnya segera mengkaji potensi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melaksanakan pool-test kawasan, rapid test yang massif, dan intervensi sosial yang ketat dan detail agar pandemik Covid-19 terkendali di Sumut.
"Kita berharap pemimpin berani dalam mengambil risiko untuk penanggulangan Covid-19 di Sumatera Utara," demikian Amir Nasution. (Rmol)
