DEMOKRASI.CO.ID - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diterapkan Presiden Joko Widodo mulai 1 Juli mendatang sukses membuat sejumlah politisi berang. Bahkan kritikan keras juga datang dari dua partai politik pengusung utama Jokowi di periode kedua itu, yakni Golkar dan PDIP.
Menurut pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, wajar bila dua parpol besar tersebut mengkritik habis sang presiden. Menurut Ramses, kewajaran tersebut terjadi mengingat saat ini masyarakat dihadapkan beragam masalah, ditambah dengan kenaikan iuran jaminan kesehatan.
"Memang kritikan ini bukan hanya datang dari partai politik tapi juga dari banyak kalangan, apalagi situasi wabah corona ini semakin menyulitkan rakyat bernapas," kata Ramses kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).
Ia berpandangan, sudah sejatinya tugas partai politik adalah mengkritisi kebijakan pemerintah sekalipun itu partai pendukung. Oleh karenanya, langkah kritis yang dilakukan sejumlah parpol dinilai sudah sesuai dengan jalurnya.
"Bila ada partai yang memberi kritikan apalagi itu partai pendukung, maka itu sudah sangat bagus dalam sistem pemerintahan kita," imbuhnya.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tugas utama untuk mencari solusi terbaik di tengah hantaman kesusahan masyarakat di tengah pandemik. Termasuk jaminan kesehatan masyarakat yang sudah seharusnya diberikan pemerintah.
"Saya kira memang pemerintah harus mencari strategi lain yang lebih meringankan rakyat atau sekurang-kurangnya rakyat masih bisa bernapas meski dalam keadaan sesak," demikian Ramses.(Rmol)
