DEMOKRASI.CO.ID - Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan salah satu yang paling luas di dunia. Tercatat ada 114 perusahaan milik negara dan ratusan anak perusahaan yang mempekerjakan jutaan orang Indonesia.
Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai perusahaan itu sangat penting untuk membangun pelabuhan, kereta api, dan ribuan mil jalan baru sebagai bagian dari rencana infrastruktur senilai 415 miliar dolar AS dari Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, yang jadi kenyataan sungguh miris. Setidaknya pada saat yang sama, yakni pada kuartal ketiga tahun lalu perusahaan milik negara telah mengumpulkan utang gabungan sebesar Rp 1.600 triliun (98 miliar dolar AS). Data ini sebagaimana dirilis Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
“Itu telah tumbuh 15 persen dari tahun sebelumnya, dan menempatkan beberapa perusahaan dalam risiko karena kondisi ekonomi memburuk,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (17/5).
Tidak hanya BUMN amblas yang disoroti, Salamuddin Daeng juga menyinggung mengenai peringkat keuangan Indonesia yang merosot. Pada Jumat (15/5), lembaga pemeringkat S&P Global Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi "negatif" dari "stabil”.
Menurutnya, revisi itu telah menunjukkan adanya peningkatan risiko keuangan yang dihadapi negara ini. Khususnya saat negara meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam menanggapi wabah Covid-19.
“Prospek negatif berarti ekspektasi bahwa keuangan penerbit kredit dapat memburuk dan agensi dapat menurunkan peringkatnya sebagai langkah selanjutnya,” pungkasnya. (Rmol)
