DEMOKRASI.CO.ID - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait hal itu, banyak pihak yang menyangkan dengan keputusan Presiden tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Terkait hal itu, KH Said Aqil Siradj berharap BPJS Kesehatan tidak naik.
“Tentu kita berharap BPJS Kesehatan itu tidak naik,” ujar Said Aqil kepada JawaPos.com, Sabtu (16/5).
KH Said Aqil Siradj mengatakan, kalaupun keputusan pemerintah sudah bulat menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pihaknya meminta untuk yang kelas III tidak perlu dinaikkan. “Yang kelas III tolong saya harapkan tidak naik. Betul-betul itu beban bagi masyarakat,” katanya.
KH Said Aqil Siradj menilai jika kelas III tetap dinaikkan maka akan menjadi beban ke masyarakat kecil menengah. Karena mereka harus mengeluarkan uang ekstra demi membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Katakanlah satu keluarga isinya empat orang. Maka mereka harus membayar Rp 200 ribu. Ini luar biasa (memberatkan-Red),” ungkapnya.
KH Said Aqil Siradj mengatakan pada saat iuran BPJS Kesehatan naik untuk pertama kali, sebelum Mahkamah Agung (MA) membatalkan, dirinya bersama dengan pengurus PBNU mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. KH Said berujar kedatangan ke rumah dinas Sri Mulyani di Jakarta untuk meminta supaya pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS kelas III. Karena masyarakat kecil sangat merasakan dampaknya.
”Kita menyampaikannya enggak usah naik kelas tiga. Bagaimanapun kalau naik Rp 25 ribu saja naik menjadi Rp 40 ribu. Kalau orangnya miskin anaknya dua berarti empat orang harus dibayar,” imbuhnya. []
