![](https://1.bp.blogspot.com/-EDln2kbr2ew/XrQOxFGspXI/AAAAAAAENLE/rQ7Uk2KpHdAzGzg_kSaRTij2vJl8q10HQCLcBGAsYHQ/s640/67e16d64-c156-4f60-9fc2-fcef9a2651b2_169.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) musiman mulai berdatangan ke Kota Bandung di bulan Ramadhan, meski saat ini diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi.
Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnagkis) Tono Rusdiantono Hendroyono mengatakan, PMKS tersebut masuk dengan memanfaatkan akses yang luput dari PSBB.
"Ini mungkin cek poin ini kurang ketat, karena jalan masuk (ke Kota Bandung) itu bukan hanya cek poin, di Moch Toha bisa nyebrang lewat sungai di Kabupaten Bandung bisa lewat sawah, menyisir pinggiran masuk ke Kota Bandung," kata Tono.
Menurutnya, penanganan PMKS akan lebih sulit di tengah pandemi seperti ini karena harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pasalnya, dikhawatirkan terjadi penularan COVID-19.
Kekhawatiran ada, karena setiap yang akan dijangkau oleh Dinsos wajib dicek oleh Puskesmas, yang kita takutkan masuk ke rumah singgah menularkan kepada teman-teman yang lain yang tidak COVID-19," katanya.
"UPT rumah singgah terus terang menolak kepada saya, kalau diperintahkan dimasukkan ke rumah singgah (tanpa diperiksa), karena memang Puskesmas juga melarang harus diperiksa dulu, tidak bisa se-enaknya," kata dia.
Ia menilai 90 persen PMKS musiman yang tiba di Kota Bandung berasal dari luar daerah. "Nah, itu saya yakin bahwa penyebaran PMKS itu 90 persen adalah bukan warga Kota Bandung," ujar Tono
Dari hasil pencatatan, PMKS yang berada di Kota Bandung mayoritas berasal dari Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang. PMKS yang terjaring pun merupakan orang-orang yang tak asing lagi.
"Saya juga tidak bisa gegabah ngambilnya, protokol kesehatannya harus jalan, kalau ada laporan saya terima pasti," ucapnya.(dtk)