DEMOKRASI.CO.ID - Sikap pemerintah pusat yang tetap ingin menerima kehadiran ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara pada Juni-Juli 2020 ini patut dipertanyakan.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai sikap pemerintah pusat yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) seperti merendah tenaga kerja Indonesia.
"Kedatangan TKA China ini selain merendahkan tenaga kerja Indonesia yang selama ini sulit mencari kerja, juga simalakama di tengah rakyat Indonesia melawan virus corona," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5).
Karena, sambung Saiful, saat ini rakyat Indonesia diberikan aturan-aturan yang ketat di tengah pandemik Covid-19 untuk dapat menghentikan penyebaran Covid-19. Tetapi di satu sisi, pemerintah sendiri melanggar pengetatan.
“Kalau pemerintah serius minimal bisa menunda dulu kedatangan TKA China," tegas Saiful.
Sikap ngototnya pemerintahan Joko Widodo ini pun membuat tanda tanya besar bagi Saiful lantaran pemerintahan Jokowi seperti tak berdaya jika berhadapan dengan negara tirai bambu itu.
"Apa memang ada deal tersendiri untuk mereka? Kalau saja pemerintah pusat tegas menolak kedatangan TKA asal China, maka tentu rakyat tidak akan merasa kecewa," terangnya.
Apalagi, lanjut Saiful, pemerintah daerah Konawe sendiri sudah terang-terangan menolak saat rencana ratusan TKA China tersebut didatangkan pada Mei 2020 ini.
“Tapi kenapa pemerintah pusat justru mendukung kedatangan TKA China? Pasti ada maksud dan sebab akibat tersendiri? Atau jangan-jangan China berkontribusi pendanaan dalam pemenangan Jokowi 2019 silam?” pungkas Saiful. (Rmol)
