DEMOKRASI.CO.ID - Instruksi dari pemerintah dalam menghadapi sebaran wabah virus corona baru mulai membingungkan publik.
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum diikuti oleh aturan ketat tidak diperbolehkannya warga untuk mudik. Seluruh kendaraan mulai dari angkutan darat, laut, udara tidak diperkenankan keluar ataupun masuk di wilayah tersebut.
Sejumlah perbatasan dijaga. Jika ada yang melanggar, maka akan diminta untuk kembali ke daerah asal.
Namun seketika aturan yang sudah mulai ditaati rakyat itu justru diubah oleh pemerintah. Transportasi publik diperkenankan untuk kembali beroperasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Begitu ujar Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (6/5).
Di lantas menyindir instruksi yang saban hari didengungkan Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Tiap sore, tepatnya saat mengumumkan perbaruan data virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto selalu memberi imbauan ke publik untuk tinggal di rumah.
“Tiap hari jubir Covid-19 berpidato "memutus" rantai penyebaran corona,” ujarnya.
Tapi, kata Iwan Sumule, apa yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Imbauan untuk memutus rantai sebaran corona dengan berdiam di rumah seolah dilanggar dengan memperbolehkan publik naik moda transportasi umum lagi.
Jika itu tetap dilakukan, ketua DPP Partai Gerindra tersebut khawatir sebaran virus mematikan asal Wuhan, China ini justru semakin menyebar.
“Kebijakan yang dibuat dan dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Bukannya memutus rantai penyebaran, malah perluas rantai penyebaran. Transportasi antar kota untuk mudik ataupun pulkam dibolehkan, aneh!” tegas Iwan Sumule.
Menurutnya, jika ada perbedaan persepsi antar pejabat, maka bisa dipastikan kekacauan aturan pasti terjadi. Ujungnya, masyarakat yang akan kena imbas.
“Hal ini menunjukan pemerintah tak memahami soal, bagaimana mau memberi solusi?” simpulnya mengakhiri. (*)
