DEMOKRASI.CO.ID - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mengaku dapat memahami mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak memiliki anggaran untuk bantuan sosial (bansos). PAN menilai Sri Mulyani kaget dan pusing soal dana bagi hasil.
"Kami bisa memahami kenapa Menkeu seperti itu, mungkin Bu Sri kaget dan pusing ketika Pak Anies menagih dana bagi hasil sekitar Rp 5,1 T. Pusing karena sumber penerimaan pemerintah pusat realisasinya menurun. Kaget karena Pak Anies secara terbuka menanyakan dana bagi hasil pada saat teleconference dengan wapres," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda, kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020).
Oman menilai salah besar bila Pemprov DKI tak dapat memberi bansos kepada jutaan warga Jakarta. Dia mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan dana sekian triliun untuk bansos warga.
Kalau Bu Menkeu Sri Mulyani mempersoalkan bansos DKI dan katanya, Pemprov DKI nggak punya dana, nggak sanggup berikan bantuan untuk 1,1 juta warga terdampak COVID-19. Ini salah besar karena Pemprov Insyaallah sudah menyiapkan dana Bansos sebesar Rp 5 T," ujar Oman.
"Kesiapan dana Rp 5 T untuk bansos sudah juga disampaikan ke DPRD dan kami Fraksi PAN sangat mendukung untuk disiapkan sebaik baiknya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 di Jakarta," tambahnya.
Oman pun sepakat dengan Anies bahwa bansos diberikan ke warga DKI sebelum PSBB. Namun, Oman menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.
Pantauan kami di lapangan memang betul bila dikatakan bantuan pangan yang disiapkan Pemprov DKI malah dimulai sebelum PSBB. Di beberapa titik, contohnya di Marunda sejak tanggal 8 April 2020 sudah dilakukan pembagian pangan murah. Tapi sudahlah kami Fraksi PAN menghimbau baiknya Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat berkolaborasi memerangi COVID-19 menyiapakan layanan medis terbaik dan memberi bantuan kepada masyarakat terdampak," imbuhnya.
Dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.
Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB di Jakarta sudah diterapkan sejak pertengahan April lalu.
"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).(dtk)
