DEMOKRASI.CO.ID - Sikap kritis dari partai politik (parpol) pendukung terhadap pemimpin negara yang didukung amat jarang terjadi di negeri ini.
Namun demikian, kenyataan itu terbantahkan saat kader PDI Perjuangan memprotes kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan melalui penerbitan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu kader banteng yang langsung bereaksi adalah Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning.
"Saya rasa sangat jarang terjadi parpol akan “memusuhi” pemimpin dari kader mereka," ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari, Minggu (17/5).
Biasanya, kata Diah, partai akan melakukan konsolidasi dan melakukan komunikasi serta koordinasi dengan petugas partainya yang menjadi pemimpin Indonesia.
"Proses internal partai biasanya akan melalukan proses konsilidasi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi sehingga seiring waktu kebijakannya akan berjalan sama," kata Diah.
Dengan demikian, Diah menyimpulkan bahwa sangat kecil jika PDIP meninggalkan Jokowi di tengah jalan. Sebaliknya Jokowi juga tidak mungkin akan meninggalkan PDIP.
"Apakah Jokowi bertahan tanpa PDIP? Sepertinya masih sangat jauh menyimpulkan Jokowi akan meninggalkan PDIP atau sebaliknya,” ujarnya.
“Isu BPJS sendiri pun memang pilihan berat bagi pemerintah dan masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mendorong sektor riil perekonomian digerakkan untuk mendorong daya beli masyarakat," demikian Diah Ayu Permatasari. (*)
