DEMOKRASI.CO.ID - Ada satu pesan yang ingin diberikan dalam kritik kader PDI Perjuangan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penerbitan Perpres 64/2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatn.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kritik pedas PDIP pada Jokowi ingin menunjukkan bahwa mereka tengah cemburu dengan Golkar.
Sebab, belakangan Presiden Jokowi kerap mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjababat sebagai Menko Perekonomian.
“Ada kecemburuan dari PDIP, karena Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP justru memberikan beberapa atau mempercayakan beberapa proyeksi strategis kepada Airlangga Hartarto, yang notabene Ketum Golkar,” ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5),
Adapun proyek strategis tersebut antara lain, Kartu Prakerja, Omnibus Law, dan kenaikan BPJS Kesehatan.
“Proyek-proyek atau program Presiden Jokowi di Covid-19 ini terutama yang menyasar ekonomi ya pastinya akan dipercayakan kepasa Airlangga Hartarto selaku menko perekonomian,” ujarnya.
“Nah ini membuat PDIP menurut saya cemburu karena tidak diberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk masuk,” tambahnya.
Dengan adanya kecemburuan antara PDI Perjuangan kepada Golkar, membuat para kader banteng berlomba-lomba cari perhatian presiden, sekalipun membuat kebijakan nyeleneh. Sementara yang di luar kabinet berlomba melancarkan kritik pada kebijakan Jokowi.
“Contohnya Yasonna yang membebaskan tahanan melalui program asimilasi,” tandasnya.(rmol)
