DEMOKRASI.CO.ID - Tudingan pelatihan Program Kartu Prakerja hanya menguntungkan platform digital besar terbantahkan. Sebab pelatihan ini ternyata juga mampu dilakukan oleh SMK berbasis pondok pesantren.
Begitu terang anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid kepada redaksi, Jumat (8/5).
Menurutnya program pelatihan Kartu Prakerja, pengelola SMK merasa terbantu karena ada yang membantu kurasi sehingga mendekati ke dunia industri secara lebih nyata.
“Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi bisa mengadakan pelatihan juga” ujarnya.
Dia mengurai bahwa sebuah SMK berbasis pondok pesantren di Kabupaten Jepara berhasil menjadi mitra dalam pelaksanaan program pelatihan kartu pra kerja per hari ini, Jumat (8/5).
Sebagaimana dituturkan Kepala SMK Balekambang, KH Miftahudin, sekolah telah memulai pelatihan dengan berkolaborasi bersama platform Sekolahmu.
Pengasuh Pondok Pesantren Balekambang itu pun tegas membantah jika pelatihan Pra Kerja hanya dinikmati platform digital besar.
"Tidak benar kalau pelatihan Pra Kerja hanya dinikmati platform digital besar,” ujarnya.
Dia menguraikan bahwa sejumlah SMK dilibatkan melalui platform Sekolahmu. Tiap sekolah diberi kelonggaran untuk menyediakan 3 sampai 5 jenis konten pelatihan.
“Sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes,” kata Koordinator Perhimpunan Pengasuh SMK Ponpes itu.
Tidak sedikit sekolah yang ingin berkolaborasi dengan platform Sekolahmu. Pertama karena persyaratan lebih simple. Kedua, platform ini juga mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru, tapi juga link dengan dunia usaha dan industri.
Bagi SMK Program Kartu Pra Kerja sangat membantu lantaran parameter keberhasilan sekolah vokasi adalah menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha. Sementara Kartu Prakerja menyediakan pelatihan skill bagi alumni yang menjadi peserta dan ada platform yang membantu mencarikan link dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Jadi tidak ada monopoli dari digital platform,” tegas Nusron Wahid. (*)
