![](https://1.bp.blogspot.com/-1EDbfzgrD5E/XrLV-UE7mHI/AAAAAAAEM9E/Uf2YabztZokxMrY566xnXlg6s8g2QJYuACLcBGAsYHQ/s640/Mudik-Pulkam%2BJokowi%2BDitabrak%2BMenhub%252C%2BAktivis%2BMakin%2BTampak%2BSumber%2BMasalah%2BAda%2Bdi%2BKepala%2BNegara.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Virus corona baru (Covid-19) yang menjangkit hampir di seluruh dunia telah merontokkan pertahanan negara tak hanya dari sisi kesehatan.
Di Indonesia sendiri, virus yang berasal dari Wuhan, China ini telah 'sukses' menyerang setidaknya empat sektor penting secara serentak.
"Covid adalah agresor ghaib yang berhasil timbulkan empat masalah simultan. Pertama menyerang kesehatan. Dua melumpuhkan mental. Tiga mematikan mata pencaharian. Empat merusak ekonomi negara," kata aktivis Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Rabu (6/5).
Hal ini tentu menjadi persoalan sangat serius yang harus benar-benar diatasi pemangku kepentingan di Republik Indonesia.
Namun nyatanya, belakangan para pemangku kepentingan, mulai dari kepala negara hingga para pembantunya kerap tidak sinkron dalam mengambil kebijakan.
Haris Rusly Moti kemudian menyoroti persoalan mudik yang baru-baru ini kembali menumbulkan silang pendapat antara Presiden Joko Widodo dan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut mudik dan pulang kampung berbeda makna. Hal itu disampaikan berkenaan dengan masih ditemukannya masyarakat yang pulang kampung di tengah larangan mudik.
Namun hari ini, pernyataan kontroversial sang presiden itu ditabrak oleh pembantunya yang tak lain seorang Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang menyebut tak ada bedanya antra mudik dan pulang kampung. Fakta inilah yang disoroti Haris Rusly Moti dalam pandemik Covid-19 yang masih terus memakan korban di Tanah Air.
"Makin tampak sumber masalah ada di Kepala Negara yang tak berkapasitas pimpin, atasi masalah secara simultan," tandasnya. (*)