DEMOKRASI.CO.ID - Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning menjadi salah satu sosok yang vokal menentang kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Baginya, kebijakan tersebut tak bisa dibenarkan mengingat saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan saat pandemik Covid-19.
"Ada yang di-PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah, anak mau masuk sekolah, pekerjaan ke depan bagaimana? Masa malah naikkan BPJS. Pemerintah sensitif deh," kata Ribka Tjiptaning, Kamis (14/5).
Anggota Komisi IX DPR RI ini mengaku heran dengan sikap pemerintah. Sebab mengenai iuran BPJS sebelumnya sudah dimentahkan Mahkamah Agung. Namun pemerintahan periode kedua Jokowi ini terkesan ngotot.
"Kenapa harus naik? Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan. Seperti pajak dibebaskan, bensin untuk ojol (ojek online) aja bisa 50 persen sampai 30 persen (diskon). Ini kenapa BPJS malah naik," kritiknya.
Bila pemerintah tetap ngotot memberlakukan kenaikan iuran per 1 Juli mendatang, ia khawatir akan ada gelombang protes dari masyarakat yang merasa terbebani dengan tingginya biaya kesehatan di Tanah Air.
"Lama-lama orang bisa tidak bayar BPJS. Keputusan pemerintah saya harap bisa diulang kembali dan dikaji kembali," demikian Ribka Tjiptaning. (Rmol)
