DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini lebih parah dibandingkan yang terjadi pada tahun 1998.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam Webinar bertajuk Leadership in The Time of Pandemic Crisis yang bertema Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental, Rabu (6/5/2020).
Ia mengatakan, keparahan ekonomi saat ini terjadi dikarenakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi kekuatan perekonomian Indonesia ambruk terlebih dahulu.
"Tahun 1998, krisis ekonomi kita tidak separah sekarang karena waktu itu hanya pelaku-pelaku ekonomi besar saja yang kena dampak fatal. Karena mereka ketergantungan bahan-bahan baku impor untuk produksi masih sangat tinggi, kurs dollar dengan rupiah sangat terjun bebas, tapi UMKM sangat perkasa," ujar Muhadjir.
"Sekarang sebaliknya, UMKM paling remuk duluan karena tiba-tiba mereka sudah tidak bisa jualan, tidak ada lagi daya beli masyarakat tiba-tiba ambruk," kata dia.
Oleh karena itu, penataan ekonomi harus dilakukan perlahan-lahan jangan sampai menjurus ke arah resesi atau depresi ekonomi.
Sebab, apabila itu terjadi, kata dia, akan berbahaya terhadap masa depan bangsa Indonesia.
Muhadjir juga membantah jika saat ini pemerintah hanya fokus mengurusi ekonomi dan tidak mengurusi kesehatan.
"Target kami adalah surpabilitas ekonomi, bagaimana agar ekonomi kita mempunyai daya tahan hidup. Ibarat tanaman, sekarang terhadi hibernasi ekonomi, daun-daunnya rontok, rantingnya kering tapi kita upayakan batangnya jangan sampai ikut kering. Kalau kering, paling tidak akarnya jangan ikut kering," kata dia.
Baca juga: Dampak Corona dan Harga Minyak, Pertumbuhan Ekonomi Arab Saudi Minus 3,2 Persen
Sebab, jika akar tersebut kering, kata dia, fundamental perekonomian negeri ini akan rontok.
Hal itu pula yang membuat pemerintah memberikan insentif dan relaksasi ekonomi untuk menjagar akarnya agar tidak ikut mati akibat Covid-19.
"Kami fokus terhadap jaring pengaman sosial, ketika kita lakukan pengetatan sosial, gerakan manusia dibatasi dan banyak mereka yang kehilangan oportunitas akibat pembatasan itu, maka mau tak mau harus diikuti pemberian besar-besaran untuk masyarakat," kata Muhadjir.
Saat ini, pemerintah fokus memberikan jaring pengaman sosial tersebut di DKI Jakarta dan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (*)
