DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan pemerintah pusat sering berubah-ubah dan membingungkan masyarakat.
Sebagai contoh, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pernah meralat pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut pemerintah membolehkan masyarakat mudik dengan syarat.
Tak lama, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut tidak ada larangan mudik. Namun dia mengimbau masyarakat untuk tidak pulang kampung.
Pekan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa semua moda tranposrtasi akan beroperasi kembali mulai Kamis, 7 Mei 2020.
Namun pernyataan Budi Karya diluruskan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.
Ia menjelaskan, pada prinsip larangan mudik dan pembatasan tetap berlaku. Menurutnya, pernyataan Menhub sebenarnya memuat pengecualian.
Menurutnya, mereka yang boleh melakukan perjalanan hanya petugas kesehatan, pasien yang memerlukan penanganan perawatan di luar kota, keluarga yang meninggal dunia, petugas kepolisian dan TNI yang bertugas.
Bukan cuma itu, pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat hidup berdamai dengan Corona juga diluruskan oleh Istana.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud Presiden Jokowi yang meminta masyarakat berdamai dengan virus corona atau Covid-19 yang masih mewabah di Indonesia.
Bey mengatakan, maksud berdamai dengan corona sebagaimana dikatakan Jokowi itu adalah menyesuaikan dengan kehidupan. Artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19.
“Bahwa Covid itu ada dan kita berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena Covid, menjadikan ada penyesuaian dalam kehidupan,” ujar Bey melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (8/5).
Banyak pernyataan pejabat negara yang harus diluruskan membuktikan bahwa pernyataan itu tidak lurus atau bengkok.
“Kemaren Istana luruskan pernyataan Menhub yg izinkan tranportasi beroperasi. Hari ini Istana luruskan pernyataan Presiden @jokowi soal damai dg korona,” kata politisi PKS, Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitternya, kemarin.
“Lantas siapa yg akan luruskan Istana bila ternyata pelurusannya bengkok juga. Smoga Rakyat tak bingung&Covid-19 sgra teratasi,” tambah mantan Ketua MPR itu.
Hal serupa dikatakan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban. Ia menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang harus dilusurkan oleh Istana.
“Ucapan Presiden berdamai dgn covid 19 Wuhan China, diluruskan Istana. Presiden penguasa Istana, diluruskan, artinya ucapan Presiden tdk lurus,” kata MS Kaban melalui akun Twitternya, Sabtu (9/5).
“Apa negara gak dlm bhya shg ucapan presiden tdk lurus, diluruskan. Pemimpin ParPol, bginikah NKRI yg didamkan? Apa kata dunia?,” tambah MS Kaban.
Aktivis nasional yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan banyak pernyataan pemerintah pusat yang bengkok-bengkok.
Hal itu dikatakan Iwan menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku dipersulit pemerintah pusat dalam menangani Covid-19.
“Gubernur @aniesbaswedan kembali kuak perlakuan pemerintah pusat. Bagaimana pusat tak sigap, bahkan terkesan abai dgn adanya virus corona sejak awal,” kata Iwan melalui akun Twitternya, Sabtu (9/5/2020).
“Pantas saat itu pernyataan pemerintah pusat bengkok2. Dan tak diluruskan pula sama istana. Iya gak sih?,” tambah Iwan. [ljc]
