DEMOKRASI.CO.ID - Pelaporan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menandakan bahwa rezim saat ini merupakan rezim yang anti kritik.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun merespons pelaporan yang diajukan oleh LBP terhadap Said Didu.
Menurut Ubedilah, kritik yang disampaikan Said Didu sangat menohok posisi LBP lantaran membuat Mantan Kodiklat TNI AD itu merasa terganggu dengan kritikan Said Didu.
"Kritik Said Didu sangat menohok posisi LBP. Oleh karenanya LBP mulai terganggu dengan kritik. Ekspresinya mulai menanggalkan kepala dingin. Kedua, menandakan kepanikan LBP yang tidak biasanya. Sebab biasanya LBP cuek terhadap kritik. Berbagai kritik diresponnya sambil lalu," ucap Ubedilah Badrun, Minggu (3/5).
Dengan demikian, Ubedilah menilai dalam perspektif politik bahwa rezim saat ini sebagai rezim yang anti kritik.
"Dalam perspektif politik ini menandakan episode memburuknya demokrasi di Indonesia. Karena kritik dihadapi dengan pelaporan ke polisi. Ini memunculkan kesan bahwa rezim pemerintah saat ini semakin anti kritik," kata Ubedilah. []
