DEMOKRASI.CO.ID - Setiap pemimpin negara memiliki visi, karakter serta gaya kepemimpinan masing-masing yang khas. Tidak terkecuali Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara.
Kim memimpin negaranya dengan pandangan visioner yang kuat untuk membawa negara itu maju ke arah pembangunan nasional.
Sayangnya, negara tersebut memiliki ruang gerak yang terbatas, terutama di tatanan global. Hal itu disebabkan oleh sanksi ekstrem dan blokade Barat, terutama Amerika Serikat.
Kondisi terhimpit seperti itu tidak lantas membuat Kim patah arang. Dia tetap menjalankan visinya untuk menjalankan pembangunan nasional. Namun, dengan dasar kemandirian atau independen, alias mengandalkan kekuatan dalam negeri sendiri.
Semangat kemandirian yang ditekankan oleh Kim sendiri berakar pada filosofi Juche yang diwariskan oleh para pendahulunya. Filosofi tersebut menekankan bahwa manusia adalah tuan atas takdirnya sendiri dan dia memiliki kekuatan untuk mengukir nasibnya sendiri.
Semangat yang sama juga diterapkan Kim dalam pembangunan militer Korea Utara. Kim memandang bahwa perdamaian di semenanjung Korea dan seluruh dunia dapat dijamin hanya dengan memperkuat kemampuan militer. Bukan untuk mengobarkan perang, melainkan untuk mempertahankan diri.
Pembangunan kekuatan militer semacam itu juga dilakukan Korea Utara bukan untuk bermusuhan dengan negara lain atau menutup diri, sebagaimana dicitrakan dalam pandangan media-media Barat, melainkan karena tekanan sanksi dan blokade lah yang membatasi ruang geraknya di tatanan global dan membuat Korea Utara harus memperkuat pertahanan dirinya, terutama melalui militer.
Terlebih, dalam posisi Kim, dia harus menjaga keamanan serta kedaulatan negara di tengah provokasi Amerika Serikat. Hal tersebut agaknya semakin menjelaskan mengapa Kim ngotot untuk memperkuat kemampuan militer dalam negerinya.
Karena dengan terjaganya keamanan dan kedaulatan negara, maka pembangunan nasional di Korea Utara pun akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan.
Bukan omong kosong belaka, delapan tahun kepemimpinannya, Kim berhasil membuktikan keberhasilannya dalam membangun negara dengan semangat kemandirian. Sejak dia memimpin, banyak pembangunan dilakukan di Korea Utara dengan mengandalkan sumber daya dan kemampuan domestik.
Sebut saja Kota Samjiyon, Resor Sumber Air Panas Yangdok, Pertanian Rumah Kaca Sayuran Jungphyong dan Pembibitan Pohon dan Bendungan Phalhyang dari Pembangkit Listrik Orangchon yang diresmikan satu per satu pada penutupan tahun lalu, sebagai contoh nyata.
Sejumlah proyek konstuksi besar-besaran pun masih banyak yang sedang berlangsung. Pembangunan resor pantai Wonsan Kalma dan proyek pengembangan Gunung Kumgang yang terkenal merupakan dua di antaranya.
Sederet pembangunan tersebut membuat decak kagum dari banyak pihak, karena Korea Utara berhasil melakukannya di tengah tekanan sanksi dan blokade serta provokasi militer Amerika Serikat di semenanjung Korea. Tidak banyak yang menyangka bahwa Korea Utara bisa melesat begitu cepat di tengah situasi yang terhimpit.
Di sisi lain, Kim kerap membuktikan kepada publik global bahwa Korea Utara bukanlah negara yang menutup diri, apalagi bermusuhan. Salah satu upayanya adalah dengan membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat. Inisiatif itu terwujud dalam Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat–Korea Utara tahun 2018 lalu. Konferensi itu akan membuat catatan sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya, Kim bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura.
Sayangnya, inisiatif baik dan upaya tulus dari Kim untuk membangun kepercayaan dan mendorong perdamaian tidak disambut baik oleh Amerika Serikat. Sanksi ekstrem terus dilanjutkan oleh Amerika Serikat, dan bahkan semakin buruk.
Korea Utara sempat berada pada posisi menjaga inisiatif perdamaian tersebut dengan cara menetapkan batas waktu hingga akhir tahun 2019 lalu untuk Amerika Serikat mengambil sikap yang adil dan konstruktif atas dasar semangat Deklarasi Bersama Korea Utara-Amerika Serikat yang dibuat di Singapura tahun 2018.
Bahkan dalam dua tahun terakhir, sejak pertemuan di Singapura, Korea melakukan banyak hal untuk membangun kepercayaan dengan Amerika Serikat. Salah satunya adalah dengan menghentikan uji coba nuklir dan uji ICBM serta menutup tempat uji coba nuklir.
Namun Amerika Serikat tidak bergeming. Sikap bermusuhan dari negeri Paman Sam tidak berubah sedikit pun pada Korea Utara. Amerika Serikat bahkan secara terbuka mengungkapkan manuver politik, militer dan ekonomi yang provokatif untuk membuat posisi Korea Utara semakin terhimpit.
Amerika Serikat membalas inisiatif baik Korea Utara dengan melakukan puluhan latihan militer gabungan besar dan kecil dengan Korea Selatan. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan peralatan perang terbaru ke Korea Selatan serta menegaskan ambisinya untuk melumpuhkan Korea Utara.
Dalam keadaan seperti itu, Korea Utara tidak lagi menemukan alasan untuk terikat secara sepihak oleh komitmen yang tidak dihormati oleh pihak lainnya.
Hal itulah yang membuat Kim kembali menggarisbawahi martabat negaranya. Dalam rapat pleno kelima yang dilakukan oleh Komite Sentral ke-7 Partai Pekerja di Pyongyang akhir tahun 2019 lalu, Kim menegaskan bahwa Korea Utara akan mengambil langkah lebih jauh untuk memperkuat militer demi pertahanan diri dari ancaman musuh.
Rapat pleno tersebut mengangkat slogan, "Mari Kita Hancurkan Semua Hambatan di Jalan Kemajuan Kita!". Ini adalah ekspresi dari kehendak warga Korea Utara untuk menjaga martabat negara.
Kim juga menengaskan kembali semangat kemandirian yang sudah mendarah daging di Korea Utara.
Bagi Korea Utara, konsolidasi kemampuan militer untuk pertahanan diri akan memiliki banyak fungsi ganda. Selain sebagai jaminan keamanan dan menjaga kedaulatan serta menegaskan posisi Korea Utara di tatanan global, hal tersebut juga akan membantu negara dalam menjaga pembangunan nasional yang mandiri dan kuat. (Rmol)
