DEMOKRASI.CO.ID - Keputusan mendadak Presiden Joko Widodo untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan makin memperlambat penanganan virus corona baru atau Covid-19.
"Cara pemerintah ini (menaikan iuran BPJS) juga akan membuat kita menangani persoalan Covid-19 ini akan bertele-tele lagi," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).
Melambatnya penanganan virus corona akibat kenaikan BPJS Kesehatan ini, lanjut Ray Rangkuti, bisa dilihat dari menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatannya masing-masing.
"Orang menjadi malas datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan dirinya, karena iuran BPJS-nya semakin mahal," ucap lulusan Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini
Sehingga, jika dilihat secara politik, Ray Rangkuti menilai kebijakan pemerintah tidak tepat dikeluarkan di masa krisis pandemi corona. Sebab kondisi ekonomi masyarakat sekarang lagi lemah-lemahnya. Banyak orang sedang tidak punya usaha saat ini.
“Jangan berfikir bahwa ekonomi ini aman dengan tidak dinaikannya kelas III itu loh," tutur Ray Rangkuti.
"Semua juga kehilangan duit sekarang, hampir dua bulan ini. Jadi orang miskin baru itu banyak sekarang," pungkasnya.
Keputusan dinaikannya Iuran BPJS tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Pada Pasal 34 beleid ini mengatur besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Disebutkan bahwa iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu.
Lalu, peserta iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan, peserta iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 35 ribu.
Perpres 64/2020 menjelaskan ketentuan besaran iuran kelas 1 dan kelas II mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Sedangkan kelas III berlaku mulai awal tahun 2021 ke depan. [rmol]
