DEMOKRASI.CO.ID - Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai menilai Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) yang selama ini pamer sana-sini ingin membangun kesejahteraan bangsa Indonesia dengan kedaulatan pangan, ternyata hanya bualan belaka.
Menurut Pigai, saat ini Indonesia yang sedang terkena dampak Pandemi Covid-19, diperkirakan akan diuji sejauh mana kesiapan pemerintah pusat dalam menyiapkan lumbung pangan nasional.
Menurutnya, ternyata hampir terbukti bahwa semua kampanye dengan jargon kedaulatan pangan itu sama sekali tidak ada.
Sementara WHO dan FAO telah memperingatkan dunia bahwa Pandemi Corona akan menyebabkan krisis pangan. Soal pangan adalah sektor esensial, sektor yang mengatur kebutuhan dasar, hidup matinya manusia.
"Ketika tahun 2014 Jokowi berkomitmen untuk membuka lahan pertanian 1 juta hektar di luar Jawa. Namun pada tahun 2019 di masa kepemimpinannya pembukaan lahan 1 juta hektar hanya sebuah dongeng dan cita rasa utopia,” ujar Pigai, Senin (27/4/2020).
Dia menegaskan, dengan semakin terlihatnya ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan pangan Nasional. Akibatnya tingkat keberlanjutan pangan Indonesia jauh lebih rendah dari Vietnam, di urutan ke 17 pada 2019.
Kata dia, ancaman krisis pangan bukan hanya karena Pandemi Corona tetapi sebelum adanya ancaman virus ini Indonesia telah mengabaikan ancaman krisis pangan.
Pigai juga menyayangkan selama ini lahan panen padi Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan total luas mencapai 7 juta ha dari 15 juta Ha atau hampir separuh dari lahan panen padi nasional.
Data Kementerian Pertanian mencatat luas lahan panen padi pada 2017 meningkat 4,17 persen menjadi 15,79 juta hektare (ha). Jumlah tersebut terdiri dari luas lahan padi sawah seluas 14,63 juta ha dan padi ladang 1,16 juta ha.
Menurut Pigai, dalam membaca di situasi ini, pemerintah tentu mempunyai master plan pembangunan nasional dalam berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Salah satu yang paling penting adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan industri tentu memperhatikan ketersediaan lahan yang makin menyempit di pulau Jawa.
"Tidak ada kesiapan dari pemerintah dalam mempersiapkan pangan, mereka hanya berbual saja dan tidak ada keseriusan sama sekali untuk mencari jalan keluar," tukas Natalius Pigai.[ljc]
