DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah kader PDI Perjuangan bereaksi keras dan mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang secara mendadak menaikan iuran BPJS Kesehatan.
Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, seharusnya kritikan yang dilontarkan tersebut tidak bersifat individual atau dilakukan kader per kader.
"Tetapi kritikan yang dilembagakan, melalui proses politik di DPR," tegasnya, Jumat (15/5).
Andi menilai, kritikan yang dilakukan oleh para kader partai berlambang Banteng itu hanyalah ‘setengah hati’.
Kader PDIP hanya ingin menegaskan kepada publik, terutama kepada pemilih loyal mereka, bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Jokowi.
"Jika sekiranya PDI Perjuangan secara kelembagaan ‘serius’ menolak maka idealnya Fraksi PDI-P di DPR bisa menginisiasi penggunaan hak ‘interpelasi’ dan atau hak-hak lainnya secara lebih optimal," pungkasnya. []
