DEMOKRASI.CO.ID - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara mendadak mengagetkan banyak pihak.
Pasalnya, tanpa ada pengumuman terlebih dahulu, Presiden Joko Widodo langsung menekan Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan kesehatan.
"Ini kebijakan yang menyakiti rakyat. Kondisi masyarakat dalam wabah Covid-19 sudah berat. Tambah berat dengan kebijakan ini," kata anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera , Rabu (13/5).
Disebutkan iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 80.000. Kemudian, iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp 100.000 dari Rp 51.000. Ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
Perpres juga mengatur mengenai iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III. Di mana nilai angsurannya masih belum naik atau masih sebesar Rp 25.500. Tetapi pada tahun 2021 angsuran kelas III ini naik menjadi Rp 35 ribu.
Jika pemerintah punya hati nurani, kata Mardani, maka tidak akan ada pembebanan pada rakyat di tengah krisis.
"Jika punya hati mestinya kelas III dibebaskan selama Covid-19," demikian Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. []
