DEMOKRASI.CO.ID - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemik Covid-19 dinilai bukan hanya mencekik rakyat yang berpendapatan rendah, namun juga dirasakan oleh masyarakat menengah.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari mengatakan, kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan berat yang diambil pemerintah di saat beban APBN dan cost Kesehatan sangat berat beban kebutuhan operasionalnya.
Namun demikian, pemerintah harus mencatat bahwa pandemik Covid-19 turut berimbas pada golongan kelas menengah. Sebab mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
“Jadi tidak hanya imbas corona tidak hanya dialami oleh kelas pendapatan rendah, tetapi kelas yang sedang menuju menengah dan kelas menengah juga terimbas dari krisis ekonomi masa Covid ini. Mereka saat ini mempunyai BPJS di golongan 1 dan 2," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).
Meskipun ada pilihan untuk turun ke golongan 3, kata Diah, namun prosesnya membutuhkan waktu serta bedanya kenyamanan yang dirasakan, apalagi kesehatan menjadi hal yang utama di tengah pagebluk Covid-19 ini.
"Hal ini yang pastinya sangat memberatkan kelas menengah dan menuju menengah yang beban hidup semakin berat. Untuk bertahan atau survive saja untuk tidak kehilangan penghasilan sudah berat, apalagi ditambah beban kenaikan ini," jelas Diah.
Diah menyarankan agar BPJS Kesehatan dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk dapat turun kelas ke peserta kelas 3 dengan metode yang meringankan beban masyarakat.
"Atau penundaan sampai situasi lebih terkendali. Masa ketidakpastian dengan kenaikan ini membuat masyarakat jauh lebih tertekan beban kehidupannya baik golongan kecil, menuju menengah dan menengah yang seharusnya mendapat dukungan besar dari pemerintah," pungkas Diah. (Rmol)
