DEMOKRASI.CO.ID - Maskapai penerbangan milik BUMN, Garuda Indonesia merumahkan sekitar 800 karyawan dengan status tenaga kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan upaya lanjutan Garuda Indonesia untuk memastikan keberlangsungan perusahaan tetap terjaga di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemik Covid-19.
"Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kepentingan karyawan maupun perusahaan dan dilakukan dalam rangka menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di samping itu, implementasi kebijakan ini juga telah melalui kesepakatan dan diskusi dua arah antara karyawan dan perusahaan” papar Irfan lewat keterangan persnya kepada wartawan, Minggu (17/5).
Kebijakan tersebut berlaku sementara selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 14 Mei 2020. Nantinya, pihaknya akan terus mengkaji dan mengevaluasi secara berkala sejalan dengan kondisi perusahaan dan peningkatan operasional penerbangan.
“Kebijakan ini merupakan keputusan berat yang harus diambil dengan pertimbangan mendalam terkait aktifitas operasional penerbangan yang belum sepenuhnya normal. Namun demikian, kami meyakini Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, karyawan kontrak yang dirumahkan tersebut akan diberi jaminan kesehatan dan juga tunjangan hari raya (THR).
Selama periode tersebut karyawan yang dirumahkan tetap mendapatkan hak kepegawaian berupa asuransi kesehatan maupun tunjangan hari raya yang sebelumnya telah dibayarkan,” tandasnya.
Garuda Indonesia sebelumnya telah melaksanakan sejumlah upaya strategis berkelanjutan dalam memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan, antara lain melalui renegosiasi sewa pesawat, restrukturisasi network, efisiensi biaya produksi dan termasuk penyesuain gaji jajaran komisaris, direksi hingga staf secara proporsional serta tidak memberikan THR kepada Direksi dan Komisaris. (Rmol)
