DEMOKRASI.CO.ID - Penerbitan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan yang memuat kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus disoroti sejumlah pihak.
Sebab, kenaikan ini dinilai tidak tepat lantaran rakyat sedang terlilit dampak sebaran Covid-19. Selain itu, juga menunjukkan sikap abai pemerintah pada Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya telah membatalkan rencana ini.
Salah satu yang menyoroti tajam adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dia mempertanyakan adanya ketidaksinambungan antara penyakit BPJS Kesehatan dan obat yang sedang diberikan.
Pasalnya, ada narasi salah kelola yang dulu sempat diberitakan terjadi di dalam tubuh BPJS Kesehatan. Namun demikian solusi yang ditawarkan melulu mengenai kenaikan iuran.
“Jelas ini bukan solusi. Solusi ini membawa kita keluar dari masalah,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (18/5).
Menurutnya, jika alasan menaikan iuran karena defisit APBN, maka masih banya cara untuk menutupi. Misalnya, menaikan pajak investasi asing yang slama ini tidak jelas dinikmati oleh siapa.
“Bukan dengan memberikan beban ke rakyat (menaikan iuran),” tegasnya.
Abraham Samad juga mengurai bahwa ada indikasi fraud dalam kasus BPJS sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tapi actionnya menaikkan iuran. Lain gatal lain digaruk. Urusan BPJS, kalau fraudnya tidak dibereskan, ibarat menimba air dengan gayung yang bocor di sana sini. Fraud itu biang masalahnya,” demikian Abraham Samad.(rmol)
