DEMOKRASI.CO.ID - Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia menilai saat ini ekonomi Indonesia masuk kondisi sangat berat. Hal ini karena jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK sudah mencapai 6 juta lebih.
Menurut Kadin harus dicari solusi dan strategi agar tekanan ekonomi tidak semakin berat. Apa yang terjadi dan bagaimana strategi yang dibutuhkan?
Kondisi Berat
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menilai ekonomi Indonesia saat saat masuk dalam kondisi sangat berat. Kondisi yang sangat berat ini diperkuat dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK mencapai jutaan orang.
"Kalau dari Kemenkeu apabila yang dirumahkan sudah lebih dari 5,2 juta orang, ekonomi kita sudah sangat berat. Menurut Kemenkeu juga pertumbuhan ekonomi kita minus 0,,4%," kata Rosan dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020).
Selain itu, Rosan mengatakan, pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%. Sebuah angka yang membuat kaget banyak orang.
Pasalnya, beberapa hari sebelumnya pemerintah sempat merilis angka proyeksi ekonomi yakni di level 4,5%-4,7% namun jauh berbeda dengan angka realisasi.
Rosan menyebut pada kuartal II 2020 Kadin memproyeksi ekonomi nasional akan lebih berat dibanding kuartal I 2020. Ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi 3-5%.
"Angka dari kami kuartal II ini minus 3-5%, karena pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 57%, investasi 32%, belanja pemerintah 7-8% dan sisanya ekspor impor. Sekarang yang terganggu itu konsumsi domestiknya," ujar dia.
Menurut Rosan, padahal terganggunya konsumsi terjadi pada Maret di 2 minggu terakhir. Namun ini berdampak dahsyat pada konsumsi masyarakat dan menyebabkan perekonomian turun.
"Kita saat ini memang masih dalam periode ketidakpastian dan kita belum tahu kapan secara pasti ini akan berakhir. Menurut WHO kita masih harus berdampingan dengan virus sampai vaksin ditemukan," ujarnya.
6 Juta Pegawai Dirumahkan
Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut ada 6 juta pekerja yang sudah dirumahkan maupun kena PHK. Data tersebut berasal dari berbagai sektor industri.
"Dari angka Kemenaker (Kementeriran Ketenagakerjaan) itu kurang lebih 2 juta. Tapi angka yang kami terima dari asosiasi itu 6 juta," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020).
Rosan menjelaskan data yang masuk dari transportasi darat yang melaporkan sudah ada 1,4 juta orang yang dirumahkan. Kemudian perhotelan 430.000 orang, restoran 1 juta orang, tekstil 2,1 juta orang, alas kaki dan sepatu 500.000 orang, ritel 400.000.
Selain itu industri otomotif juga saat ini sedang terseok-seok. Kemudian industri farmasi juga mengalami tekanan.
"Otomotif melaporkan mereka dulu target 1 juta kendaraan terjual, tapi sekarang 400.000 saja sudah bersyukur. Saya tidak bicara perhotelan lagi ya, farmasi kita sangka masih oke ternyata asosiasi lapir ke saya sulit juga," imbuh Rosan.
Tekanan pada industri farmasi juga karena harga bahan baku impor yang melambung tinggi, seluruh negara berebut bahan baku, dolar AS naik, apalagi dengan utang obat BPJS.
"Farmasi itu tertekan, bahan baku mahal diutang BPJS sampai Rp 6 triliun, dolar naik dan mereka juga dalam kondisi seperti ini tidak bisa menaikkan harga," ujar dia.
Saat ini seluruh sektor di dunia usaha sedang bertahan dengan mengatur cashflow. Apalagi saat ini masih dalam kondisi ketidakpastian.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang menjelaskan data yang sudah valid sebanyak 1.727.913 pekerja. Data terakhir adalah 1.722.958.
"Total antara pekerja yang dirumahkan dan pekerjaan di-PHK, yang formal dan informal ini sejumlah 1.727.913 orang. Data ini adalah data hasil cleansing. Jadi hasil cleansing itu sudah lengkap identitasnya, namanya, di mana pekerjaannya, jenis pekerjaannya, nomor handphonenya dan sebagainya," kata dia dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020).
Rinciannya, pekerja formal yang dirumahkan sekitar 1.033.000 orang, kemudian yang di-PHK sekitar 377.249 orang. Untuk pekerja informal yang terdampak sekitar 316.976. Mereka tersebar di berbagai perusahaan.
"Jadi jumlah perusahaan itu seluruh Indonesia kami ada data provinsi juga. Jadi seluruh Indonesia itu untuk PHK itu sekitar 41 ribu perusahaan, dan untuk yang dirumahkan ini ada sekitar 44 ribu perusahaan," jelasnya.
Saat ini masih ada data 1,2 juta pekerja yang diproses tahap verifikasi dan validasi. Hal itu dilakukan untuk menghindari data ganda dan data tidak jelas. (*)
