DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikritik sejumlah pihak soal penyaluran bantuan sosial (bansos).
Tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Terkait hal itu, Anies Baswedan mengaku tak tahu betul letak kesalahannya dalam menyalurkan bansos bagi warga terdampak Virus Corona di DKI.
Ia lantas menyampaikan klarifikasinya dalam kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (9/5/2020).
"Saya juga tidak tahu di mana yang dianggap salahnya, tapi saya ingin sampaikan saja bahwa dalam pembicaraan kita menyepakati untuk membatu 3,7 juta orang," ucap Anies.
Anies mengatakan, jutaan paket basos itu disalurkan di setiap keluarga yang terdampak Virus Corona.
Bahkan, ia menyebut semua pihak, termasuk tiga menteri itu, mengetahui betul tekni penyaluran bansos di DKI.
"Dan kemudian 3,7 juta orang itu dibaginya bukan paket per orang tapi paker per keluarga," jelas Anies.
"Kalau di level teknis semuanya tahu kok para pengelola program ini bahwa 1,2 juta KK (kepala keluarga)."
Anies menambahkan, tak ada perbedaan penyaluran bansos dari Pemprov DKI dengan yang diberikan pemerintah pusat.
Dari jumlah hingga penerima bansos, Anies mengklaim daftar Pemprov DKI dan pemerintah pusat sama.
"Karena itu pembagian sembako dari DKI kepada keluarga, sebagian sembako dari kementerian juga kepada keluarga," jelas Anies.
"Artinya kan memang sama kan, dan jumlahnya juga sama, orangnya juga sama jumlah penerimanya ya."
Meskipun begitu, Anies tak memungkiri jika pemberian bansos Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak dilakukan bersamaan.
Ia mengklaim, Pemprov DKI bahkan lebih dulu memberikan bansos ketimbang pemerintah pusat.
"Perbedaannya adalah waktunya, DKI memberikan lebih awal sesudah PSBB diterapkan kita lakukan," ujarnya.
"Kemudian kementerian memberikan tanggal 20 April sampai tanggal 5 Mei (2020)."
Hal itulah yang membuatnya tak paham betul alasan tiga menteri itu mengkritik penyaluran bansos.
Lantas, Anies juga mengklarifikasi soal jumlah tanggungan bansos Pemprov DKI yang sempat menuai sorotan publik.
"Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ, kemudian ketika muncul pembicaraan ke mana yang 1,1 juta tanggung jawab DKI?," tutur Anies.
"Ini yang harus diluruskan bahwa angka penerima per orang, 1,1 (juta), dengan 2,6 (juta) itu sudah dijadikan satu menjadi hitungan keluarga."
"Sudah tidak ada lagi pembicaraan pembagian sembako per orang," tandasnya. []
