DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya dibantah telak oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Saat menjadi narasumber dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) tadi malam, Anies menegaskan bahwa informasi soal DKI Jakarta tidak memiliki anggaran Bansos adalah sesuatu yang tidak benar.
"DKI ini sudah mengalokasikan 5 triliun untuk BTT (Belanja Tak Terduga), penanganan Covid-19. Ini untuk kesehatan, untuk Bansos, dan pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan. Jadi secara anggaran ada, alhamdulillah," ujar Anies, Selasa malam (13/5).
Kendati begitu, Anies mengakui bahwa DKI Jakarta sempat mengalami tantangan cashflow. Hal itu disebabkan pendapatan terbesar Jakarta ada di sektor pajak.
"Kalau kegiatan perekonomian itu turun, maka otomatis pajak yang disetorkan ke pemerintah juga ikut turun," jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Anies juga mengucapkan syukur karena utang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil (DBH) sudah dibayarkan setengah.
"Kita bersyukur yang ini juga sempat dibicarakan agak panjang, soal Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dengan DKI di tahun 2019 itu nilainya 5,1 triliun, itu sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah pada 23 April kemarin itu sudah dibayarkan 2,6 jadi masih ada sekitar 2,5 triliun yang harus dibayarkan Kemenkeu ke DKI Jakarta," jelas Anies Baswedan.
"Nah ini begitu itu dibayarkan, kita memiliki kelonggaran likuiditas, jadi anggaran InsyaAllah ada. Tantangan sempat di-cashflow tapi kemarin dari 50 persen DBH itu dikembalikan kepada Jakarta, kami masih menunggu 50 persen lainnya," pungkasnya. (*)
