DEMOKRASI.CO.ID - Warga RW 06 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur mengembalikan bantuan sosial presiden (banpres) melalui Bulog tahap kedua terkait pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan lantaran bantuan yang diterima hanya dua paket. Padahal, jumlah warganya mencapai ratusan orang.
"Menurut saya ada yang janggal, masa RW yang lain ada 400 sekian (paket bantuan), 300 sekian, ini kita cuma dua," kata Ketua RW 06 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Purwanto saat dihubungi Republika, Selasa (18/5).
Purwanto mengatakan, bantuan itu ia terima pada Ahad (17/5) sekitar pukul 21.00 WIB. Dia menyebut, bantuan itu diantarkan oleh jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Namun, Purwanto menjelaskan, banpres Bulog yang diterimanya itu hanya dua paket, dengan total 50 kilogram beras. Padahal, kata dia, jumlah warga di RW 06 sekitar seribu jiwa.
Purwanto mengungkapkan, pihaknya juga sempat menerima banpres Bulog tahap pertama pada tanggal 7 Mei 2020. Saat itu, ia menerima sebanyak 47 paket bantuan. Dia menilai, perbedaan jumlah paket bantuan yang diterima itu karena tidak adanya data jumlah warga yang tepat. Purwanto mengungkapkan, selama ini pihaknya tidak pernah dimintai data jumlah warga terkait pemberian bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Karut-marut semua data itu dan data itu bukan kita yang membuat, mereka semua yang menentukan. Jadi baik itu Pemprov DKI, Banpres Kemensos ataupun Banpres Bulog, pihak RW tidak dimintai data, hanya menerima bantuan,” ungkap dia.
Pihak RW 06, sambung Purwanto, sudah mencoba memberikan data terbaru mengenai jumlah warga yang ada di wilayahnya agar kuantitas bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dia menyebut, Pemprov DKI pun merespons hal itu dengan melakukan penyempurnaan data. Namun, sambung dia, hal itu tidak mendapatkan respons dari pemerintah pusat.
“Kalau di Pemprov DKI direspons, memang di DKI merancang sistem yang lumayan bisa melakukan perubahan itu, tapi kalau Banpres tidak. Kita juga tidak tahu bagaimana sistemnya, dikirim begitu saja (paket bantuan),” paparnya.
Oleh karena itu, Purwanto bersama pengurus RW 06 memutuskan untuk mengembalikan dua paket bantuan sosial tersebut. Sebab, jelas dia, jika bantuan itu dibagikan kepada warganya, maka masing-masing kepala keluarga (KK) hanya mendapatkan tiga ons beras.
“50 kilogram dibagi 150 KK misalkan, dapatnya tiga ons (beras). Ini penghinaan bagi warga kami, merendahkan martabat kita, sementara RW yang lain dapatnya puluhan kilo per KK. Ini main-main bagi kehidupan orang yang membutuhkan,” tegas Purwanto.
"Katakanlah kita enggak dapat full, enggak apa-apa, seperti kemarin 47 paket, kita bagi 117 KK. Sehingga setiap KK mendapatkan 10 kiloan (beras) enggak apa-apa. Satu KK dapat lima kiloan juga enggak apa-apa, tapi ini cuma tiga ons, ini penghinaan," sambungya.
Purwanto menambahkan, dia sudah mencoba menghubungi pihak terkait mengenai permasalahan ini. Namun, belum ada jawaban yang ia terima. (*)
