DEMOKRASI.CO.ID - Youtuber yang bikin video prank “paket sampah”, Ferdian Palenka tak hanya ditangkap polisi, tetapi juga sempat dikeroyok warga. Bagaimana jika “prank” itu dilakukan oleh “negara”?
Wartawan senior Dandhy Laksono di akun Twitter @Dandhy_Laksono membuat daftar “prank” yang sudah dibuat oleh “negara”.
“Contoh prank oleh negara: 1. Listrik didiskon, tagihan malah naik. 2. Punya UU Karantina Kesehatan, ada jaminan hidup, pas rakyat butuh gak dipakai. 3. Kartu Prakerja untuk penganggur dan korban PHK, tapi yang tertolong start up dan venture capitalnya,” tulis @Dandhy_Laksono.
Netizen pun merespon cuitan @Dandhy_Laksono tersebut, dengan menambahkan list contoh prank ala “negara”, mulai dari yang guyonan hingga serius.
Selebtwit Timothy Simamora di akun @Jtmor meretweet cuitan @Dandhy_Laksono: “UU Karantina ada tapi anggaran negara tidak ada untuk menjamin biaya hidup rakyatnya. Negara lain seperti Amerika dapat stimulus money $1200 (20 jt rupiah) per orang bagi ratusan juta rakyatnya. Kita Bansos aja 600 ribu masih dipangkas.”
Sedangkan pengamat kebijakan publik Elisa Sutanudjaya di akun @elisa_jkt menambahkan: “4. Sebelumnya memerangi virus, sekarang diminta berdamai ...”.
4. Sebelumnya memerangi virus, sekarang diminta berdamai ...— Elisa (@elisa_jkt) May 8, 2020
Hingga hari ini, netizen memang masih menjadikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat ‘berdamai’ dengan Covid 19, sebagai trending isu.
Sebelumnya, @Dandhy_Laksono sempat menyindir tulisan bertajuk “Jokowi Minta Warga Hidup Berdamai dengan Virus Corona”. “Contohlah Beliau yang bisa berdamai dengan Wiranto, Prabowo, dan jenderal-jenderal Orba lainnya,” tulis @Dandhy_Laksono.
Belakangan, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengklarifikasi maksud Presiden Jokowi yang meminta masyarakat berdamai dengan Covid-19.
Bey mengatakan, maksud berdamai dengan Corona sebagaimana dikatakan Jokowi itu adalah menyesuaikan dengan kehidupan. Artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19.
"Bahwa Covid itu ada dan kita berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena Covid, menjadikan ada penyesuaian dalam kehidupan," ujar Bey melalui pesan singkat kepada wartawan (08/05)
Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie menyesalkan berulangnya pernyataan petinggi RI yang sering kurang hati-hati, hingga akhirnya diklarifikasi.
“Cape deh. Bikin pernyataan tidak hati-hati lalu klarifikasi, diluruskan. Mau sampai kapan begini? Kredibikitas pernyataan pejabat tinggi negara makin hari makin merosot,” tulis Alvin Lie di akun @alvinlie21. (*)
