DEMOKRASI.CO.ID - China mulai menarik dukungan dari negara-negara Pasifik dan Karibia yang banyak dari mereka adalah sekutu Taiwan.
Dalam teleconference pada Rabu (13/5), China menjadi tuan rumah pertemuan dengan negara-negara Pasifik guna mendapatkan komitmen "Satu China" mereka dan memperingatkan untuk menentang segala upaya politisasi pandemik Covid-19.
Dimuat Reuters, pertemuan tersebut hanya berselang sehari setelah Wakil Menteri Luar Negeri China, Zheng Zeguang melakukan konferensi virtual dengan sembilan negara Karibia.
Dua pertemuan itu dilakukan menjelang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) yang akan diselenggarakan pada Senin (18/5). Di mana penyelidikan mengenai asal usul virus corona diperkirakan akan diperdebatkan.
Menurut kantor Kementerian Luar Negeri Papua Nugini, Menlu Patrick Pruaitu memimpin pertemuan 11 negara Pasifik dengan China yang membahas tanggapan Covid-19.
Sementara itu, Vanuatu Daily Post melaporkan, negara-negara Pasifik telah memberikan dukungan kuat terkait dengan prinsip "Satu China".
Pertemuan tersebut juga membahas dana bantuan dan pasokan medis China untuk memerangi Covid-19 di Fiji, Samoa, Papua Nugini, Vanuatu, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Cook, Tonga, Niue, Kepulauan Solomon dan Kiribati.
Taiwan sendiri memiliki 15 sekutu diplomatik yang tersebar di Kepulauan Pasifik dan Karibia. Pada tahun lalu, Kepulauan Solomon dan Kiribati telah mengalihkan dukungan kepada China.
Saat ini, Taiwan tengah berusaha keras untuk mendapatkan dukungan agar bisa berpartisipasi sebagai pengamat di WHA.
Taiwan juga telah mengirimkan bantuan untuk menangani Covid-19 ke para sekutunya dengan imbalan komitmen dukungan agar Taiwan bisa berpartisipasi dalam kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut.
Namun, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar China di beberapa negara Pasifik dan Canberra menyatakan, para peserta konferensi panggilan telah berjanji untuk menentang segala upaya stigmatisasi, politisasi atau pelabelan virus.
"Mereka juga memuji China atas pendekatannya yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab dalam mengadopsi langkah-langkah respons yang tepat waktu dan kuat serta berbagi pengalaman penahanannya," bunyi pernyataan itu. (Rmol)
