DEMOKRASI.CO.ID - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengamini kritik yang dilontarkan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait aturan yang simpang siur dan tidak jelas dalam mengatasi pandemik virus corona baru (Covid-19).
Tentang pernyataan JK yang menyebut bahwa aturan penanganan Covid-19 simpang siur dan tidak jelas itu ada benarnya," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).
Karena kata Ubedilah, fakta dilapangan masih banyak pelanggar pada saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
"Sebab, faktanya masih ada yang melanggar PSBB, bagi-bagi sembako di jalanan seperti yang dilakukan Jokowi tetapi Jokowi tidak ditangkap," kata Ubedilah.
Selain itu kata Ubedilah, di tengah penerapan PSBB pun masih banyak masyarakat yang mudik.
Yang paling menonjol kata Ubedilah, ialah terkait rencana didatangkannya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia.
"Fenomena masih ada rencana didatangkannya 500 TKA China ke Indonesia juga menandakan bahwa aturan PSBB dan penerapannya kacau dan tidak jelas," jelas Ubedilah.(rmol)
