![](https://1.bp.blogspot.com/-vh1us62Hskw/XrK4D32Q4oI/AAAAAAAEM3g/jKeXQf1McigoP1WxJmEk5-LultAeoKI0ACLcBGAsYHQ/s640/Sertijab-Menko-Polhukam-Dery-Ridwansah-10.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Wacana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berpotensi menimulkan kegaduhan baru.
"Pernyataan Mahfud justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menambah kegelisahan rakyat," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kemarin, Selasa (5/5).
Menurut Saiful, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dalam menghadapi Covid-19. Namun fakta yang terjadi, pemerintah justru kerap mengubah-ubah kebijakan.
"Ini kan aturannya sudah dibuat sedemikian rupa, (tapi) setiap minggu berubah. Itu yang menimbulkan kegelisahan rakyat," tegasnya.
Sehingga, Saiful pun mempertanyakan pendirian seorang Mahfud MD yang merupakan pembantunya Presiden Joko Widodo di pemerintahan.
"Di mana leadership dan konsistensi seorang Menkopolhukam kalau kebijakan berubah-berubah dengan sangat cepat? Ini yang disebut tidak memiliki pendirian. Ukuran objektivitas PSBB kan belum jelas keberhasilannya, sudah mau diubah, besok diubah lagi. Jadi seperti tidak konsisten," pungkas Saiful. [ljc]