DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan Tri Sakti Bung Karno dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Bukan justru menerbitkan surat utang sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hal ini disampaikan Arief saat dikonfirmasi, merespons pernyataan Sri Mulyani bahwa surat utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang perlu diterbitkan hingga Desember mendatang jumlahnya Rp697,3 triliun.
Menurut Arief, untuk membangkitkan ekonomi ada yang bilang pemerintah harus bisa mengalahkan Covid-19 terlebih dahulu. Bagaimana dengan Indonesia?
"Jawabnya adalah enggak perlu. Covid-19 itu jangan dilawan apa lagi dikalahkan. Wong belum ada obatnya dan vaksinnya. Tetapi diajak berdamai sesuai ucapan Kang Mas Joko Widodo," ucap Arief pada Minggu malam (10/5).
Menurutnya, dengan disiplin, saling mengerti, saling damai sesama anak bangsa dan bersatu juga antara pengusaha, buruh dan pemerintah, diyakininya bisa membangkitkan ekonomi dalam waktu yang tidak lama.
"Segera Presiden Joko Widodo menjalankan politik Trisakti Bung Karno yaitu kita harus berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," tegas Arief.
Jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya ini mengatakan, prediksi Menkeu Sri Mulyani yang tidak mengenal ajaran Trisakti Bung Karno, serta menyatakan di kuartal kedua tahun 2020 ekonomi nasional akan tumbuh antara -2,7% - 0%, akan jadi isapan jempol belaka.
Arief juga menegaskan, cara untuk membangitkan ekonomi nasional juga tidak seperti pernyataan Ani -sapaan Sri Mulyani bahwa ada Rp697,3 triliun lagi surat utang yang perlu diterbitkan periode Mei-Desember 2020.
Langkah Sri Mulyani itu menurut Arief, bukan membuat ekonomi bangkit, justru malah menurun. Apalagi beban utang akan semakin berat akibatnya pajak dan suku bunga, serta inflasi tinggi.
"Bayar utangnya juga enggak lunas-lunas. Apalagi hutang sebanyak 697,3 triliun hanya untuk bayar utang yang jatuh tempo Rp433,4 triliun pada tahun ini. Padahal utang itu bisa tidak kita bayar dulu atau kita minta direschedule pembayaran akibat Covid 19," tandasnya. ()
